sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Erick Thohir: Kesehatan tetap yang utama dalam pilkada

Aparat penegak hukum akan kawal kepatuhan PKPU Nomor 10 Tahun 2020.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Kamis, 10 Sep 2020 12:37 WIB
Erick Thohir: Kesehatan tetap yang utama dalam pilkada
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 266845
Dirawat 60431
Meninggal 10218
Sembuh 196196

Penyelenggaraan pilkada pada 9 Desember 2020 di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum terkendali, disebut sebagai tantangan bagi Indonesia.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyatakan, kesehatan tetap menjadi yang utama dalam pelaksanaan pilkada. Makanya apabila penyelenggaraan pilkada dilakukan secara lancar, namun tidak dengan penanganan Covid-19, maka Indonesia terbilang gagal.

"Tidak ada artinya pilkada tetap berjalan tetapi penanganan Covidnya gagal," ujar Erick di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (10/10).

Hampir senada, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memahami, tidak mudahnya Pilkada tahun ini. Untuk itu, Ia mengaku telah mengantisipasi pergerakan bersama jutaan orang dalam proses kampanye dan hari pemilihan yang dapat menimbulkan klaster baru apabila tidak menaati protokol kesehatan.

Di antaranya dengan membuat peraturan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang mengutamakan kesehatan dalam setiap proses penyelenggaraan pilkada. Para bakal calon pun wajib mematuhi aturan tersebut.

"Nanti Bawaslu akan melakukan pengawasan. Kalau ada pelanggaran akan ditegur atau dihentikan kampanyenya. Kalau ada pidana nanti akan diserahkan ke penegak hukum," ucap Arief di lokasi yang sama.

Ditambahkan Kasatgas Aman Nusa II Komjen Agus Andrianto, dalam TR yang telah ditandatanganinya dalam pencegahan penularan Covid-19 saat pilkada, para Kasatgas tiap daerah akan berkoordinasi dengan penyelenggara dan peserta pilkada. Dalam penyelenggaraan pilkada, juga akan ada personel Polri yang membantu pengawasan.

"Kami aparat penegak hukum bersama TNI dan Satpol PP akan melakukan Operasi Yustisi setelah tahapan-tahapan itu. Melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat," tutur Agus.

Sponsored
Berita Lainnya
×
img