logo alinea.id logo alinea.id

Jimly: Golput sikap yang menginginkan bangsa rusak dan hancur

Sikap golput merupakan upaya mengajak masyarakat menuju kebodohan.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Kamis, 14 Mar 2019 18:34 WIB
Jimly: Golput sikap yang menginginkan bangsa rusak dan hancur

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menilai sikap golput pada Pemilu 2019 mencederai integritas moral bangsa.

Sebab dengan membiarkan golput, secara tak langsung sama saja menginginkan bangsa Indonesia segera rusak dan hancur. Tak hanya itu, menurut Jimly, sikap golput merupakan upaya mengajak masyarakat menuju kebodohan.

 Jimly mengatakan, kondisi saat ini telah berbeda dengan zaman ketika Soeharto menjabat sebagai presiden. Ketika itu, golput merupakan bentuk perlawanan kepada Orde Baru. Namun kini, kondisinya telah berada pada era yang menghendaki demokrasi. 

“Sekarang semua bebas. Mau pilih siapa, partai politik mana, calon yang mana, iklim demokrasinya sudah bagus,” kata Jimly dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Kamis, (14/3).

Karena itu, Jimly mengajak kebaikan demokrasi yang telah dicapai sekarang patut didukung semua kalangan masyarakat. Caranya, dengan tidak bersikap pasif alias golput pada pemilu yang akan berlangsung 17 April 2019 mendatang.

“Ayo memilih pada Pemilu 2019. Soal pilihan itu urusan pribadi. Yang paling penting jangan sampai golput pada pemilu 2019," tutur Jimly.

Jimly menambahkan, semua komponen bangsa seharusnya terus menyerukan kepada masyarakat agar tidak golput pada pesta demokrasi lima tahunan sekali itu. Ini berlaku tak hanya pada pilpres, tapi juga pemilihan kepala daerah (pilkada).

Kepada seluruh umat beragama di Indonesia, khususnya Islam, Jimly mengimbau partisipasi mereka pada Pemilu 2019 akan ikut menentukan munculnya pemimpin yang bertakwa, bertanggung jawab, cinta kepada masyarakat dan negaranya serta mengayomi.

Sponsored

Sebaliknya, jika masyarakat bersikap golput, maka akan memberikan ruang bagi lahirnya orang-orang yang tidak baik atau jahat untuk mengelola negara.

Menurut Ketua Koordinator Politik Dalam Negeri Muhammad Qodari,  bersikap golput dalam politik pemilu memang bukan larangan. Kendati demikian, tindakan tersebut akan membuat catatan buruk terhadap demokrasi Indonesia dalam pandangan negara-negara internasional karena rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.

Qodari menjelaskan, potensi golput pada pemilu selalu ada, karena masih banyak masyarakat merasa  sosok calon pemimpin mereka belum bisa memenuhi aspirasinya.

Karena itu, diperlukan penyampaian informasi yang masif kepada masyarakat tentang para kandidat yang mencalonkan diri pada Pemilu 2019, termasuk visi-misi dan komitmennya, sehingga masyarakat yakin dan memutuskan tidak golput.