sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

KPU ralat data DPT Pilkada 2020

Koreksi dilakukan setelah Kemendagri mengkritisi jumlah pemilih yang terancam gagal menggunakan suaranya.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Rabu, 04 Nov 2020 11:57 WIB
KPU ralat data DPT Pilkada 2020
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 511.836
Dirawat 64.878
Meninggal 16.225
Sembuh 429.807

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi data daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Akhirnya hanya 2.787.594, mulanya 20.788.320 warga, yang tidak bisa menggunakan hak suaranya lantaran belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Berdasarkan Sistem Data Pemilih (Sidalih), terang Komisioner KPU, Viryan Aziz, terdapat 100.359.152 pemilih pada Pilkada 2020. Mereka terdiri dari tiga klasifikasi.

"Yakni sudah melakukan perekaman dan memiliki KTP-el, sudah rekam, dan belum melakukan perekaman," ujarnya, melansir situs web Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kriteria kedua adalah sudah merekam dan belum menerima KTP-el, sehingga hanya diberikan surat keterangan (suket).

Jumlah pemilih yang telah memiliki KTP-el sebanyak 95.674.327 jiwa dan 1.897.231 orang lainnya mengantongi suket. Dengan demikian, hanya 2.787.594 pemilih yang terancam tak bisa mencoblos lantaran belum melakukan perekaman dan tak mempunyai KTP-el ataupun suket.

Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengimbau masyarakat yang belum memiliki KTP-el segera melakukan perekaman di wilayah masing-masing.  Pihaknya akan melakukan pelayanan lengkap dengan protokol kesehatan.

"Dukcapil siap melayani dan blangko cukup. Yang masih berupa suket bisa segera ditukarkan menjadi KTP-el," jelasnya.

Dia sebelumnya mengkritik data KPU yang memuat 20,7 juta pemilih tidak bisa menggunakan suaranya. Alasannya, angka tersebut tergolong besar. "Dalam hitungan kami," jelasnya, "yang belum rekam tersebut tidak akan lebih dari 3 jutaan."

Merujuk data Dukcapil, tingkat perekaman KTP-el secara nasional mencapai 98% lebih dari wajib KTP. Sisanya sekitar 2%.

Sponsored
Berita Lainnya