Menguatnya bayang-bayang pilpres satu putaran 

Menko Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan sesumbar pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) bakal memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Menurut Luhut, pasangan itu bakal memeroleh suara kisaran 53%. 

Angka tersebut didapat Luhut dari teknologi big daya yang dimiliki Tim Kampanye Nasional (TPN) Prabowo-Gibran. Ia mengklaim telah menganalisis 150 juta data percakapan di media sosial selama beberapa hari terakhir. 

"Kita grab (ambil) 150 juta pembicaraan di sosial media, di TikTok, di Instagram. Dengan semua software yang ada itu, kita bisa baca," kata Luhut dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di Kompas TV, Minggu (11/2) lalu. 

Meskipun kerap diterpa isu negatif, sejumlah survei menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran tetap dominan. Dalam sigi LSI Denny JA yang dirilis di Jakarta, Sabtu (10/2) lalu, misalnya, tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran mencapai 51,9%. 

Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berada di posisi kedua dengan raupan elektabilitas sebesar 23,3%. Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berada di posisi paling bontot dengan tingkat keterpilihan sebesar 20,3%.

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis sehari sebelumnya juga menunjukkan komposisi elektabilitas serupa. Pada sigi Indikator, Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas sebesar 51,8%. Pasangan AMIN terpaut cukup jauh dengan raihan elektabilitas 24,1%, diekor Ganjar-Mahfud di urutan ketiga dengan tingkat keterpilihan sebesar 19,6%. 

Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menilai wacana pilpres satu putaran yang digaungkan TKN Prabowo-Gibran bakal sulit terwujud. Menurut Agus, wacana itu sengaja digembar-gemborkan kubu Prabowo-Gibran hanya demi menjaga loyalitas konstituen mereka. 

"Menang 50% dari survei belum tentu menang pertarungan. Lembaga survei itu menggiring opini untuk calon yang dianggap sudah settle karena psikologi pemilih lebih yakin kepada calon yang dianggap menang. Padahal, kenyataannya tidak begitu karena memang tidak mudah," ucap Agus kepada Alinea.id di Jakarta, Rabu (13/2).

Syarat pilpres satu putaran tertuang dalam Pasal 416 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasangan kandidat bisa lansung memenangi pilpres jika memperoleh suara lebih dari 50% plus 1. 

Selain itu, pasangan tersebut juga harus menang di 19 provinsi atau setengah dari jumlah total provinsi di Indonesia, yakni 38 provinsi. Di provinsi-provinsi itu, pasangan pemenang harus mengantongi minimal 20% suara. 

"Suara mayoritas itu, dalam tradisi electoral study, disebut dengan suara yang mendapatkan dukungan minimal 50% plus 1. Dalam pilpres Indonesia itu, masih ada kreasi lagi. Jadi, tidak hanya 50% plus 1, tetapi juga ditambah menang di setengah jumlah provinsi," jelas Agus. 

Menurut Agus, sejauh ini belum ada pasangan capres-cawapres yang bisa menguasai lumbung suara hingga di 19 provinsi. Hingga kini, pasangan Ganjar-Mahfud dan AMIN juga dominan di provinsi-provinsi tertentu. AMIN, misalnya, masih menguasai DKI Jakarta, sedangkan Ganjar-Mahfud berjaya di Jateng.

"Jadi, kalau dari konstruksi itu sebenarnya agak sulit untuk memenuhi menang satu putaran. Tapi, kalau survei-survei yang selama ini digaungkan oleh 02, menurut saya, itu hanya strategi politik untuk menggiring keyakinan pemilih kepada calon yang kemungkinan bakal menang," ucap Agus.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Nurul Amalia Salabi sepakat wacana pilpres satu putaran sulit terwujud. Pasalnya, ada tiga kandidat yang berlaga di Pilpres 2024. Selain itu, pasangan yang dominan juga harus memenangi minimal 20 provinsi dalam pemungutan suara. 

"Tapi, bukan tidak mungkin. SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pernah memenangkan pemilu satu putaran di Pemilu 2009 dengan 3 paslon saat itu. Bisa jadi memang ada pemenang satu putaran," ucap Nurul kepada Alinea.id. 

Prabowo-Gibran, kata Nurul, yang paling memungkinkan memenangi pilpres satu putaran. Pasalnya, koalisi parpol pengusung pasangan itu infrastruktur dan mesin politik yang kuat di daerah. Selain di-endorse Jokowi, Prabowo juga punya modal politik yang kuat "peninggalan" Pilpres 2014 dan 2019. 

"Partai-partai kan pasti punya data berapa banyak dia menang di pemilu sebelumnya. Begitu juga dengan Prabowo yang sudah pernah berkontestasi di pemilu sebelumnya. Mereka sudah punya data pastinya dia akan menang di provinsi mana saja dan perlu penguatan di provinsi mana untuk bisa menang di 20 provinsi," kata Nurul.