Polisi cium kerawanan netralitas penyelenggara Pemilu di Papua Barat

Kepolisian Daerah Papua Barat mengendus sejumlah potensi kerawanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di daerah tersebut. Salah satu yang paling disorot adalah terkait netralitas penyelenggara Pemilu.

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bisa menekan kecenderungan anggota mereka agar tidak memihak pada calon tertentu,” kata Kepala Biro Operasi Polda Papua Barat, Kombes Pol. Moch Sagi. 

Dia mengutarakan, hal tersebut harus diantisipasi agar tidak ada sengketa antara peserta pemilu dan pihak penyelenggara. Berkaca dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, keributan pada saat pemungutan suara masih berpotensi terjadi. Terlebih setelah pemunguatan suara atau penghitungan dan penetapan calon terpilih.

Potensi kerawanan lainnya, menurut dia, masih banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Akibatnya, mereka terancam tidak bisa menyalurkan hak suaranya saat pencoblosan nanti.

Warga yang belum merekam data KTP elektronik umumnya berada di wilayah pedalaman dan pesisir pantai. Hal ini karena sarana dan prasarana hingga jaringan internet yang belum memadai.

Polda Papua Barat, kata dia, juga mengendus potensi bahwa momentum pemilu akan dimanfaatkan oleh kelompok atau pihak tertentu untuk mengangkat isu yang dapat memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berharap masyarakat tidak terpancing isu yang dapat memecah belah.

"Perselisihan terkait dengan keabsahan ataupun jumlah suara yang dihitung sering menimbulkan protes dan keributan antarpendukung. Ini sangat mungkin terjadi," ujarnya.

Mantan Kapolres Mimika ini meminta kepada jajarannya melaksanakan sosialisasi ke partai. Pengumpulan informasi, identifikasi, dan pemetaan kelompok massa pendukung harus dilakukan sebagai upaya antisipasi. Juga perlunya mengoptimalkan komunikasi dengan masyarakat, para tokoh agama, tokoh pemuda untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.

"Waspadai agenda kelompok lain yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kerukunan antarumat beragama. Ini yang paling dikhawatirkan," ujarnya.