Bahas RUU Sisdiknas, DPR dorong kurikulum adaptif untuk masa depan

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para pakar hukum guna membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Kamis (27/2). Dalam rapat tersebut, para anggota DPR memberikan berbagai masukan konstruktif untuk memastikan sistem pendidikan nasional mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik serta peserta didik.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menekankan pentingnya rancangan undang-undang yang mampu mengantisipasi dinamika masa depan. Ia menegaskan perlunya regulasi yang visioner dan fleksibel.

“UU yang seperti apa yang sesuai dengan perkembangan akademik dan dapat mengantisipasi perubahan di masa mendatang?” ujarnya dalam RDPU di DPR, pada Kamis (27/2).

Sementara, anggota DPR dari Fraksi Golkar, Karmila Sari, menyoroti perlunya solusi konkret dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik serta pemberdayaan putra-putri lokal. 

“Kami ingin mendapatkan solusi bagaimana kita mengantisipasi berbagai tantangan, termasuk kesejahteraan tenaga pendidik dan pemberdayaan lokal,” kata Karmila dalam kesempatan serupa.

Ia pun menambahkan pemetaan (mapping) yang akurat dapat membantu dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif. Lebih lanjut, Karmila juga menyinggung pentingnya kurikulum yang mendorong kewirausahaan bagi generasi muda, khususnya Gen Z. Ia ingin agar rapat tersebut bisa menunjukkan komitmen DPR dalam memastikan bahwa RUU Sisdiknas tidak hanya relevan dengan kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu menjadi landasan bagi pendidikan yang lebih maju, inklusif, dan berorientasi pada masa depan.

“Jika kita ingin mereka memiliki jiwa wirausaha, maka kurikulum perlu dirancang agar dapat mendukung hal tersebut,” ujarnya.