DPR bahas RAPBN 2026, jawab tantangan ekonomi global

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan parlemen akan mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 pada masa sidang yang berlangsung sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2025. Dalam pidatonya, Puan menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang mampu merespons dinamika global secara adaptif dan antisipatif.

Puan menuturkan perekonomian global tahun 2026 diperkirakan masih akan menghadapi situasi yang tidak stabil akibat konflik geopolitik dan geoekonomi. Hal ini menurutnya akan berdampak besar terhadap rantai pasok global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, hingga arus investasi.

“Pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2026 harus bisa mengantisipasi kondisi global yang penuh ketidakpastian, agar APBN tetap kuat menopang pembangunan nasional,” ujar Puan rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6).

Ia menambahkan, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 harus memperhatikan berbagai perkembangan aktual, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan pendidikan dasar gratis sebagai hak rakyat yang wajib dijamin negara.

Puan juga menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara DPR dan pemerintah dalam menyusun APBN yang tidak hanya responsif terhadap isu global, tetapi juga berpihak pada kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

RAPBN 2026 diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam memastikan stabilitas ekonomi nasional serta mendukung agenda prioritas pembangunan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.