DPR bela hak siswa, panggil menteri untuk evaluasi SNBP

DPR menegaskan komitmennya dalam membela hak siswa untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmennya dalam membela hak siswa untuk mengenyam pendidikan tinggi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan segera memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Brodjonegoro, guna membahas polemik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang menyebabkan banyak siswa gagal mendaftar ke perguruan tinggi.

Menurut Dasco, Komisi X DPR telah memberikan perhatian serius terhadap kendala yang dialami para siswa dalam proses SNBP tahun ini. Oleh karena itu, DPR segera mengambil langkah konkret dengan mengundang kementerian terkait untuk mencari solusi.

“Akan ditindaklanjuti oleh komisi teknis di DPR. Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kami minta pekan depan Komisi X membahas ini dengan kementerian terkait,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2).

DPR melalui Komisi X berkomitmen untuk menjadikan permasalahan ini sebagai bahan evaluasi guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

Selain itu, DPR juga menegaskan pendidikan adalah hak bagi setiap siswa, dan sistem seleksi masuk perguruan tinggi harus berjalan adil serta transparan.

Belakangan ini, sejumlah kendala teknis menghambat siswa untuk mendaftar melalui jalur SNBP, termasuk perbedaan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta kelalaian sekolah dalam menginput data di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Akibatnya, ratusan siswa yang seharusnya berhak mengikuti SNBP harus menghadapi kendala administratif.

Dengan pertemuan antara DPR dan kementerian terkait pekan depan, diharapkan solusi terbaik bisa segera ditemukan agar para siswa tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.