DPR dorong pusat logistik berikat tingkatkan daya saing nasional

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan, Didik Haryadi, menyoroti pentingnya optimalisasi fungsi pusat logistik berikat (PLB) agar benar-benar mendukung daya saing produk dalam negeri dan tidak disalahartikan dalam pelaksanaannya.

Dalam rapat kerja bersama mitra pemerintah, Didik menyampaikan tujuan utama dari PLB perlu terus diperkuat dan dipahami secara menyeluruh oleh pelaku usaha, terutama agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif terhadap industri lokal.

“PLB harus menjadi screening awal bagi potensi masuknya barang ilegal. Jangan sampai ada celah yang justru merugikan pelaku industri dalam negeri karena adanya praktik yang tidak sesuai aturan. Untuk itu, penting adanya penegakan hukum dan sanksi yang jelas agar tidak terjadi transaksi di bawah meja yang dianggap biasa,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Badak Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, di DPR, Senin (19/5).

Didik juga menekankan pentingnya pemerataan akses PLB di wilayah seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Ia berharap pelaku usaha di daerah-daerah tersebut bisa mendapatkan akses logistik yang efisien tanpa harus menanggung biaya tambahan untuk menjangkau lokasi PLB yang jauh.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya sosialisasi skema PLB sebagai hub logistik nasional. Menurutnya, pemahaman menyeluruh dari pelaku usaha terhadap mekanisme ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan persepsi atau penyalahgunaan fasilitas.

“Saya khawatir kalau pemahaman terhadap PLB ini hanya dikuasai oleh pihak tertentu saja. Maka dari itu, perlu upaya sosialisasi yang menyeluruh, terutama untuk menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai wilayah,” kata Didik.

Selain itu, infrastruktur PLB juga diharapkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik di setiap wilayah. Ia mendorong agar fasilitas seperti cold storage dan fasilitas logistik khusus disediakan, terutama di daerah yang memiliki potensi industri perikanan, pertanian, maupun pangan.

Dengan penguatan infrastruktur, pemerataan akses, serta peningkatan pengawasan dan sosialisasi, PLB diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional secara inklusif dan berkelanjutan.