DPR dukung WFA ASN dengan evaluasi ketat

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Aria Bima, menyambut positif kebijakan work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari adaptasi kerja di era digital. Menurutnya, ini merupakan terobosan progresif yang dapat mendorong efisiensi birokrasi jika dirancang dan diawasi dengan baik.

“Ide dasarnya sangat progresif. Tapi implementasinya tidak boleh serampangan,” ujar Aria Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6). 

Ia menekankan kebijakan ini harus diuji terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas, dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi, koordinasi kerja, serta kompetensi ASN.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengusulkan agar pemerintah melakukan uji coba melalui pilot project di daerah yang telah memiliki infrastruktur digital yang kuat, seperti DKI Jakarta atau Jawa Barat. Ia juga mendorong pelatihan standar bagi ASN agar benar-benar siap menjalankan sistem kerja berbasis digital.

“Jangan sampai ASN hanya bisa pakai Zoom, tapi kesulitan saat harus menjalankan sistem kerja yang lebih kompleks. Perlu ada pelatihan minimal agar standar pelayanan tetap terjaga,” katanya.

Aria juga menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan yang ketat. Menurutnya, tanpa kontrol yang jelas, WFA justru bisa menurunkan disiplin kerja dan mengganggu pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa efektivitas kerja ASN harus tetap jadi prioritas utama, apapun sistem kerjanya.

“Mohon maaf, kerja dari kantor saja belum tentu produktif, apalagi kalau dari rumah. Kita harus jujur dan realistis menilai ini,” ucapnya.

Pada dasarnya, kata dia, DPR mendorong agar kebijakan WFA dipersiapkan secara matang dengan evaluasi menyeluruh, demi menjaga kinerja birokrasi dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan publik yang optimal di tengah perubahan pola kerja pemerintahan.