Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), TB Hasanuddin, memberikan pandangannya terkait rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) yang akan merekrut 24.000 calon prajurit tamtama guna membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan. Ia menekankan pentingnya memahami peran TNI dalam sistem pertahanan rakyat semesta dan hubungannya dengan ketahanan pangan nasional.
Dalam penjelasan resmi TNI AD, pasukan yang direkrut tidak akan difokuskan pada fungsi tempur, melainkan pada kegiatan pembangunan seperti pertanian, peternakan, kesehatan, dan teknik sipil. Menanggapi hal tersebut, TB Hasanuddin menekankan peran utama TNI, sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetap harus berfokus pada kesiapan tempur dan latihan militer yang intensif.
“Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6).
Ia menambahkan, Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta. Dalam doktrin tersebut, seluruh potensi nasional, termasuk pangan dan logistik, disiapkan untuk mendukung pertahanan negara dalam kondisi darurat atau perang berlarut.
“Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik,” jelas Mayjen TNI (Purn) tersebut.
Namun dalam kondisi damai, menurutnya, pembangunan sektor pangan dan logistik sebaiknya menjadi tanggung jawab kementerian terkait yang memiliki struktur dan keahlian, seperti Kementerian Pertanian.
“Pembangunan ketahanan pangan dalam kondisi damai idealnya ditangani oleh kementerian teknis, agar potensi dan peran TNI tetap terfokus pada pertahanan militer,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan rencana perekrutan ini merupakan bagian dari restrukturisasi organisasi. Batalyon Teritorial Pembangunan akan mencakup empat kompi utama, yaitu kompi pertanian, peternakan, medis, dan zeni, yang tersebar di 514 kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh.
TB Hasanuddin menyampaikan koordinasi lintas sektor antara TNI dan kementerian sipil menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang efektif tanpa mengaburkan fungsi dan tugas pokok masing-masing lembaga.