Iran siap kurangi pengayaan uranium, dengan syarat AS cabut semua sanksi

Pemerintah Iran menyatakan kesiapannya untuk mengurangi pengayaan uranium, dengan syarat Amerika Serikat (AS) mencabut seluruh sanksi yang selama ini diberlakukan terhadap negara tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Mohammad Eslami di tengah berlanjutnya pembicaraan tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat.

“Kemungkinan untuk mengencerkan uranium yang diperkaya hingga 60% bergantung pada apakah semua sanksi akan dicabut sebagai imbalannya,” kata Eslami, lapor kantor berita resmi IRNA, dikutip dari EuroNews, Selasa (10/2).

Eslami tidak merinci apakah yang dimaksud adalah seluruh sanksi internasional terhadap Iran atau hanya yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut muncul di tengah ketidakjelasan keberadaan lebih dari 400 kilogram uranium yang diperkaya tinggi, milik Iran. 

Secara teknis, pengenceran uranium dilakukan dengan mencampurkannya dengan bahan tertentu agar tingkat pengayaan dapat diturunkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat kemurnian uranium sehingga produk akhir tetap berada di bawah ambang batas yang disepakati.

Berdasarkan laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada Mei 2025, jumlah uranium itu cukup untuk memproduksi hingga sembilan senjata nuklir jika diperkaya lebih lanjut sampai tingkat 90%.

Sebelum serangan Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025, Iran memperkaya uranium hingga 60%, jauh di atas batas 3,67% yang diizinkan dalam kesepakatan nuklir 2015.

Israel menyerang puluhan fasilitas nuklir dan instalasi militer Iran pada 13 Juni 2025. Serangan tersebut disusul oleh Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas Fordo, Natanz, dan Isfahan pada 22 Juni 2025.

Meski dinilai merusak kemampuan pengayaan uranium Iran, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menyatakan Iran masih berpotensi melanjutkan kembali pengayaan uranium dalam beberapa bulan ke depan.

Menurut IAEA, Iran saat ini merupakan satu-satunya negara non-pemilik senjata nuklir yang memperkaya uranium hingga tingkat 60%.

Pernyataan Eslami tersebut disampaikan setelah pertemuan tidak langsung antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff di Oman, Jumat lalu. Pertemuan tersebut menjadi pembicaraan pertama sejak konflik pada Juni.

Kedua pihak sepakat melanjutkan negosiasi. Namun, Araghchi mengingatkan bahwa “ketidakpercayaan yang telah berkembang menjadi tantangan serius”.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menuntut Iran menerima larangan total pengayaan uranium. Iran menolak tuntutan tersebut dan menegaskan memiliki hak atas program nuklir sipil sesuai Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Sementara itu, negara-negara Barat yang dipimpin Amerika Serikat tetap mencurigai Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir, tudingan yang secara konsisten dibantah oleh Teheran.