Mendagri minta daerah siapkan strategi baru jaga stabilitas harga bahan pokok

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta daerah menyiapkan strategi baru guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah kondisi penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD). Hal itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi (rakor) Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan sekretaris daerah (sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia, baru-baru ini. 

Tito memaparkan hasil inflasi daerah terjaga 2,65% di bulan September 2025. Angka itu tak lepas dari peran pemerintah daerah (pemda) yang memberi atensi menahan laju kenaikan barang dan jasa, terutama komoditas pangan beras, cabai, telur ayam ras dan daging ayam ras. Tito meminta daerah agar tetap menjaga inflasi di rentang 1,5% hingga 3,5%, atau bisa juga dinyatakan sebagai 2,5% ± 1%. Rentang ini dianggap seimbang untuk menjaga kondisi antara konsumen dan produsen, di mana inflasi terlalu rendah bisa merugikan produsen, sedangkan inflasi terlalu tinggi akan memberatkan konsumen. 

"Tolong jadi atensi daerah inflasi yang tinggi karena inflasi itu kenaikan barang dan jasa yang mengakibatkan biaya hidup lebih tinggi. Saat ini inflasi cukup baik terjaga 2,65%," kata Tito.

Terkait penyesuaian TKD dan efisiensi belanja tahun depan, Tito memberikan arahan kepada daerah agar mengutamakan belanja program yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat ketimbang belanja birokrasi.     

"Mengurangi belanja birokrasi dan lebih dikedepankan untuk belanja program. Kemudian, meningkatan pendapatan tanpa meringankan rakyat kecil. Di antaranya ada beberapa yang sudah ada pajak dan restoran hotel selalu ditarik. Tapi belum pasti sampai ke Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah). Sehingga perlu dibuat sistem seperti Banyuwangi. Sehingga PAD (Pendapatan Asli Daerah) bertambah tapi tidak memberatkan rakyat," kata Tito.

Sembari menata efisiensi anggaran, Tito juga meminta sekda dan Bappeda melakukan sinkronisasi beragam program pemerintah pusat yang kompatibel dengan program di daerah, seperti program ketahanan pangan, perbaikan infrastruktur, perbaikan fasilitas layanan dasar kesehatan, dan fasilitas pendidikan.

Selain itu, untuk meringankan beban tekanan fiskal tahun depan akibat pengalihan TKD, Tito juga meminta pemda mencari peluang baru menghidupkan sektor swasta dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Selain itu, sektor ril yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan menghidupkan sektor swasta," kata Tito.