Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, mengajak seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah konkret dan terkoordinasi guna mempertahankan status Kaldera Toba sebagai bagian dari The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Global Geopark (UGGp). Hal ini disampaikan menyusul adanya peringatan dari UNESCO yang dikenal sebagai “kartu kuning”, menandai adanya catatan serius terhadap pengelolaan kawasan tersebut.
“DPR mengingatkan dengan tegas seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk bertindak cepat dan terukur dalam menyelamatkan status Geopark Kaldera Toba,” ujar Puan dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (23/5).
Kaldera Toba, yang telah diakui sebagai bagian dari jaringan geopark global sejak 7 Juli 2020, kini menghadapi masa evaluasi penting. Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia, Wilmar E Simandjorang, menyampaikan hanya tersisa waktu satu bulan sebelum tim asesor UNESCO dijadwalkan melakukan peninjauan ulang pada Juni 2025.
Geopark Kaldera Toba diharapkan dapat memenuhi tiga pilar utama geopark: edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan konservasi. Namun, menurut catatan UNESCO, empat rekomendasi penting belum dijalankan secara maksimal sejak peringatan dikeluarkan pada September 2023. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan edukasi berbasis riset, revitalisasi badan pengelola, pelatihan manajemen geopark, serta peningkatan visibilitas kawasan melalui infrastruktur informasi.
“Ini bukan sekadar status simbolik, tapi cermin dari komitmen bangsa dalam menjaga ekologi dan budaya,” tegas Puan.
Lebih lanjut, Puan menyoroti perlunya percepatan revisi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 agar selaras dengan struktur kelembagaan yang berlaku saat ini. Ia menyatakan sinkronisasi birokrasi adalah kunci bagi keberhasilan pengelolaan geopark secara menyeluruh.
“Ini urusan serius, jangan sampai tersandera oleh ketidaksinkronan birokrasi,” tambahnya.
Puan juga mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba untuk tidak bekerja setengah hati dalam menjalankan mandat UNESCO. Ia menekankan pentingnya implementasi yang terukur, transparan, dan akuntabel.
DPR, lanjut Puan, siap memberikan dukungan penuh melalui pembahasan lintaskomisi untuk mempercepat proses perbaikan dari sisi regulasi, anggaran, hingga pengawasan.
“Toba adalah wajah Indonesia di mata dunia. Kita tidak boleh gagal menjaga warisan ini. Jika status ini hilang, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi geopark, tapi juga nama baik Indonesia dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan potensi geopark yang besar di berbagai daerah, Indonesia dinilai mampu menjadi teladan global dalam pelestarian dan pengembangan kawasan berbasis keunggulan geologis dan budaya. Upaya bersama dan kolaboratif kini menjadi kunci utama dalam mempertahankan Kaldera Toba sebagai warisan dunia.
