sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Cuekin parpol oposisi, PAN berebut jatah menteri?

Belum terlihat kunjungan Ketum PAN ke parpol oposisi.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Senin, 16 Mar 2020 13:44 WIB
Cuekin parpol oposisi, PAN berebut jatah menteri?
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini

Pasca-terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) bertemu Presiden Jokowi dan sejumlah elite politik lintas partai, termasuk Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2009-2014 itu berdalih memberi undangan pelantikan pengurus baru DPP PAN kepada sejumlah elite parpol tersebut.

Membaca manuver politik Zulhas belakangan ini, pengamat politik Ujang Komarudin menilai hal itu justru menguatkan asusmsi bahwa PAN akan bergabung dengan koalisi pemerintah, bahkan bisa jadi ikut 'berebut' jatah menteri di tengah santernya isu akan ada reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Kemungkinan besar saat ini PAN akan melakukan hal yang sama dengan pola yang sama dengan Pemilu 2104 lalu. Jadi kemungkinan besar PAN masuk dalam pemerintahan," kata Ujang saat dihubungi Alinea.id, Senin (16/3).

Dijelaskan Ujang, manuver Zulhas juga menjadi indikasi kuat bahwa PAN ingin bergabung dengan parpol koalisi pemerintah, dengan sejumlah alasan. Pertama, adanya laporan hasil kongres ke Presiden Jokowi. Kedua, kunjungan Zulhas kepada tiga pimpinan parpol yang notabene adalah parpol koalisi pemerintah.

Berikutnya, belum terlihat ada kunjungan Zulhas pada parpol-parpol oposisi, seperti Partai Demokrat dan PKS.

Ujang melihat safari politik Zulhas pasca-Kongres ke-V PAN sama alurnya dengan safari politik yang dilakukan Prabowo Subianto sebelum pada akhirnya Gerindra memutuskan gabung dengan koalisi pemerintah.

Safari politik Zulhas ini juga dinilainya seperti ajang 'kulo nuwun' PAN kepada parpol-parpol koalisi agar bisa masuk menjadi bagian mereka.

Sponsored

"Saya juga mengira road show ini untuk meminimalisir resistensi ketika ada reshuffle kabinet. Agar tidak ada penolakan dari partai lain. Karena waktu pemilihan kabinet yang saya tahu, resistensi untuk PAN masuk dari partai koalisi amatlah tinggi. Tapi sekarang sudah dinamis," kata dia.

Guna memuluskan langkah PAN masuk kabinet, kata dosen FISIP Universitas Al Azhar ini, Zulhas nampaknya sengaja ingin meniadakan nama Amien Rais dalam kepengurusan.

Pasalnya, sosok politisi senior pendidiri PAN merupakan batu sandungan kedekatan Zulhas dan Jokowi selama ini.

“Indikasi berikutnya, saya yakin Zulhas juga memikirkan tekanan dari pemerintah sehingga tidak berdaya. Kenapa? Karena dia banyak kasus. Umumnya begitu saja. Pemerintah juga dalam hal ini ingin mengamankan setiap programnya,” urai dia.

Namun demikian, Ujang menilai strategi tersebut belum tentu mempan. Jika Zulhas tetap mau PAN bergabung dengan koalisi pemerintah, kendati tidak ada di dalam struktur, Amien tetap tidak akan diam saja.

Apalagi, jelas dia, menyusul adanya dorongan dari loyalis Mulfachri agar Amien mau membentuk PAN Refromasi sebagai tandingan hasil kongrs PAN ke-V di Kendari.

“Loyasil Mulfachri adalah loyalis Amien juga. Jangan salah, jumlah mereka banyak hingga grassroots (akar rumput),” papar Ujang.

Artinya ada kemungkinan Zulhas juga mempertimbangkan hal itu. Akan ada banyak masalah lantaran Zulhas masih kekeh ingin bergabung.

Ujang membaca faksionalisasi di dalam tubuh PAN semakin kuat dan melebar. Apalagi jika faksi tersebut direstui Amien.

Sangat memungkinkan, lanjut Ujang, PAN akan pecah dan melahirkan partai baru. Hal itu dikarenakan PAN lahir dari 'rahim' organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah seperti PKB.

Teorinya, lajut dia, jika suatu parpol lahir dari rahim ormas, maka yang menjadi pemantik konflik adalah ideologi.

“Ketika saluran demokrasi tidak lagi di PAN, ketika kepentingan tidak terakomodir, ketika mereka disingkirkan, pasti mereka akan membentuk partai baru. Logikanya untuk kubu Amien dan Mulfachri yang banyak itu, kalau dia mau jadi DPR atau DPRD, ketika dia tidak jadi pengurus, pasti tidak dijadiin. Pasti akan disingkirkan. Oleh karena itu mereka akan mencari jalan lain,” pungkasnya.

Berita Lainnya