Deklarasi dini Anies cs: Siasat relawan amankan tiket para jagoan di Pilpres 2024

Kelompok relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) kembali "beraktivitas". Akhir Oktober lalu, para relawan yang dimotori La Ode Basir itu berkumpul di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat. Di gedung bersejarah itu, Laode dan rekan-rekannya menyatakan siap mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. 

La Ode menyatakan deklarasi bertajuk "Anies Baswedan for Presiden 2024" itu digelar secara spontan oleh kelompok relawan yang ia koordinir. Tidak ada elite politik yang menyokong atau mendanai deklarasi itu. Deklarasi itu, ia sebut, bahkan digelar tanpa sepengetahuan Anies. 

"Sampai hari ini kami belum merasa perlu untuk berkomunikasi dengan partai. Belum, ya, bukan berarti tidak. Untuk berbicara dengan Anies kita lihat momentumnya. Makanya, saya deklarasi ini supaya Pak Anies tahu dan berkolaborasi dengan relawan," ucap La Ode kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini. 

ANIES merupakan salah satu kelompok relawan pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta 2017. Menurut La Ode, keputusan untuk mengusung Anies sebagai capres muncul setelah mengevaluasi kinerja Anies di DKI selama empat tahun terakhir. 

"Saat ini, aktivitas kami belum terlalu besar. Ketika kami ketemu kemarin, ya, sudah, saling mempersiapkan diri di sana. Ya, (dana deklarasi) patungan sementara. Deklarasi ini sebagai bentuk sosialisasi Anies juga ke masyarakat yang lebih luas," ujar La Ode. 
 
Meskipun perhelatan Pilpres 2024 masih lama, menurut La Ode, upaya menyosialisasikan Anies sebagai salah satu capres potensial perlu dilakukan sejak jauh-jauh hari. Pasalnya, Anies merupakan salah satu tokoh yang punya elektabilitas tinggi, namun tidak punya partai politik. 

Dengan mengalirnya dukungan dari kelompok masyarakat terhadap Anies, La Ode berharap elektabilitas Anies bisa terus terdongkrak. Di sisi lain, dukungan publik itu juga diharapkan mampu meyakinkan para ketua umum partai politik memberikan tiket kepada Anies sebagai kontestan di Pilpres 2024. 

"Biasanya calon presiden di kita itu hanya ditentukan oleh para elite politik dalam waktu yang sangat singkat, sekitar dua-tiga minggu menjelang pendaftaran pemilu. Yang menjadi rujukan ketua umum partai kan popularitas dan elektabilitas," jelas La Ode. 

La Ode mengatakan sudah punya sejumlah strategi untuk mendongkrak elektabilitas Anies. Salah satunya ialah mereplikasi deklarasi Anies for Presiden 2024 di berbagai daerah di Tanah Air. 

"Kalau dari awal Pak Anies disosialisasikan ke masyarakat, diuji kapasitasnya, kemudian kompetensinya, bukan tidak mungkin beliau diterima oleh masyarakat. Akhirnya, itu berkontribusi positif terhadap naiknya elektabilitas," kata dia. 

Selain Anies, sejumlah tokoh politik nasional juga tercatat telah dideklarasikan sebagai kandidat di Pilpres 2024 oleh kelompok relawan. Di Semarang, Jawa Tengah, misalnya, Sahabat Ganjar Pranowo (SGP) dibentuk untuk mengusung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai capres. 

Selain untuk mendongkrak elektabilitas, Ketua Dewan Pembina SGP Musaddad mengatakan SGP dibentuk guna memastikan Ganjar punya tiket di Pilpres 2024. Apalagi, PDI-Perjuangan belum pasti bakal mendukung jagoan mereka. 

"Putri mahkota kan juga sudah ada yang mendeklarasikan. Sementara Pak Ganjar sendiri merupakan kader PDI-P. Kami yakin akan banyak partai yang akan meminang Pak Ganjar karena beliau memiliki reputasi yang luar biasa dan di survei juga elektabilitasnya cukup tinggi," kata Musaddad kepada Alinea.id, Rabu (3/10). 

Yang dimaksud putri mahkota oleh Musaddad ialah Puan Maharani, putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Perempuan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI itu sebelumya sudah dideklarasikan oleh kelompok relawan bernama Gema Puan dan Relawan Wong Kito. 

"Dalam dinamika politik suatu perbedaan yang lumrah sekali. Apalagi, untuk partai sebesar PDI-P. Putri mahkota juga maju dan ada beberapa politikus PDI-P yang lain memberikan warna dalam dinamika politik," kata Musaddad.

Menurut Musaddad, saat ini sudah ada sejumlah elite PDI-P yang satu gerbong dengan SGP. Namun, ia belum berani mengungkap nama-nama mereka. "Pernyataan secara langsung memang belum ada. Namun, sudah ada signal persamaan persepsi, visi-misi, tujuan untuk Pak Ganjar. Sudah ada angin seperti itu," imbuh dia. 

Musaddad mengatakan deklarasi Ganjar sebagai capres murni diinisasi kelompok relawan. Ia mengklaim tidak ada elite politik yang menyokong atau membidani kelahiran SGP. Dana operasional pun masih hasil urunan dari anggota SGP. 

"Sejauh ini, elite politik yang ada di Jawa tengah belum ada (yang terang-terangan menyatakan dukungan) karena Ganjar masih seorang gubernur dan seorang birokrat. Ganjar juga masih kader PDI-P dan petugas partai. Situasinya memang masih rumit," kata Musaddad. 

Lantas apa respons Ganjar? Soal itu, Musaddad belum tahu. Pasalnya, SGP belum pernah berkomunikasi dengan orang nomor 1 di Jateng tersebut. "Tapi seharusnya Ganjar tahulah gerakan kami. Ada beberapa kerja-kerja yang akan kami lakukan untuk mempopulerkan Ganjar. Intinya menciptakan hal positif untuk Pak Ganjar," cetus dia. 

Peta kelompok relawan 

Peneliti pusat riset politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch Nurhasim menilai tren deklarasi capres oleh kelompok relawan dipicu ketatnya persaingan antara para kandidat di sejumlah papan survei elektabilitas yang dirilis sejumlah lembaga dalam beberapa bulan terakhir. 

"Pada tahap (deklarasi) ini, sebenarnya terjadi perang elektabilitas antara dua tokoh di luar mainstream yang ada selain (Ketua Umum Gerindra) Prabowo (Subianto), yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan," jelas Nurhasim kepada Alinea.id, Senin (1/11).

Menurut Nurhasim, saat ini ada tiga kelompok relawan besar yang tengah bekerja untuk mempengaruhi opini publik. Pertama. kelompok relawan yang ingin mendorong agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) "diperkenankan" memimpin selama tiga periode. 

"Kelompok ini dimotori relawan Jokowi dua periode sebelumnya. Golongan relawan ini ingin mengusung statusquo karena ingin melakukan perubahan UUD dari konsensus nasional dua periode. Calonnya bisa Jokowi-Prabowo," ucap Nurhasim. 

Kelompok kedua ialah kelompok relawan yang terbentuk karena "konflik" internal PDI-P terkait pencapresan. Di satu kubu, ada kelompok yang mengusung Puan Maharani sebagai penerus trah Soekarno. Di kubu lainnya, ada kelompok yang mengusung Ganjar karena elektabilitasnya yang tinggi. 

"Relawan ini terbagi ke dalam kelompok. Yang satu adalah bagian dari relawan Jokowi pada periode kedua yang ingin mengusung Ganjar Pranowo. Satu sisi lagi terobsesi mendukung trah politik Sukarno di PDI-P," kata Nurhasim.

Kelompok ketiga, lanjut Nurhasim, ialah relawan pendukung Anies yang tidak terkait dengan partai politik mana pun. "Mereka mencoba menawarkan calon alternatif dengan elektabilitas yang tinggi yaitu Anies Baswedan. Mereka sebagian pendukung Jusuf Kalla," ucap Nurhasim.

Nurhasim memprediksi pertempuran paling sengit akan terjadi di antara kelompok relawan Anies dan Ganjar. Berbeda dengan Prabowo yang hampir pasti didukung Gerindra untuk kembali jadi capres, Anies dan Ganjar belum punya kendaraan politik di Pilpres 2024. 

Dengan hadirnya kelompok relawan, keduanya kini punya kekuatan untuk memengaruhi pilihan parpol. "Jadi, mereka ingin mencoba mengganggu pilihan elite-elite partai politik dengan memberi keyakinan para jagoannya layak dijadikan sebagai calon presiden. Jadi, mereka melakukan gerakan pendahuluan," kata dia. 

Menurut Nurhasim, kelompok-kelompok relawan bakal terus bermunculan menjelang ditabuhnya genderang Pilpres 2024. Berbarengan dengan itu, deklarasi-deklarasi capres juga bakal kian rutin digelar. Tujuannya untuk memastikan para jagoan tetap "diperhatikan", baik oleh publik maupun elite politik. 

"Cuma, elite-elite politik ini masih menunggu siapa kandidat yang paling potensial dan partai lain juga menunggu keputusan PDI-P dan Gerindra karena kunci koalisi parpol ada di tangan mereka," jelas Nurhasim.

Jika berkaca pada hasil survei sejumlah lembaga, setidaknya ada lima nama yang potensial diusung jadi capres. Selain Prabowo, Ganjar, dan Anies, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Perekonomian dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga muncul di jajaran tokoh dengan elektabilitas tertinggi. 

Hasil survei terbaru yang dirilis Kompas, Oktober lalu, misalnya, menunjukkan Prabowo dan Ganjar berada di urutan teratas setelah sama-sama mengantongi elektabilitas sebesar 13,9%. Di bawah mereka, ada nama Anies (9,6%), Ridwan Kamil (5,1%), dan Sandiaga (4,6%). 

Fenomena wajar 

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak menilai fenomena deklarasi dan kemunculan relawan capres merupakan hal yang wajar meskipun pemilu baru bakal digelar tiga tahun lagi. Pasalnya, butuh kerja keras secara bertahap untuk bisa memenangkan pilpres. 

"Mereka melihat perlunya pengkondisian sejak dini, terutama untuk menggerakkan jaringan yang ada di berbagai daerah. Ini sekaligus untuk test case bagaimana respons publik. Kita tahu sebelumnya (relawan) telah bergerak melalui survei-survei untuk mengerek nama-nama calonnya," ucap Zaki kepada Alinea.id, Selasa (2/11).

Zaki sepakat kemunculan kelompok relawan dan deklarasi yang terkesan "terlalu dini" itu dipicu sengitnya persaingan antara para kandidat di papan survei. Persaingan itu, kata dia, menjelma menjadi unjuk kekuatan di ranah pendukung atau relawan. Salah satunya lewat deklarasi capres. 

"Meski Ganjar dan Anies selalu konstan ada di tiga besar dalam survei-survei, jika tidak dikawal dengan gerakan oleh tim sukses untuk terus mengangkat namanya ke publik, antara lain melalui baliho dan deklarasi, maka bisa hilang dari peredaran. Gerakan masif tim sukses itu tujuannya antara lain untuk menanamkan nama kandidat dalam benak dan pikiran pemilih," tutur Zaki.

Entah disokong langsung oleh para kandidat atau tidak, deklarasi dini juga menguntungkan Anies dan Ganjar. Pasalnya, kedua kepala daerah itu masa jabatannya bakal berakhir pada 2022. Sesuai aturan pemilu yang baru, jabatan mereka akan diambil alih oleh pelaksana tugas lantaran pilkada bakal digelar berbarengan dengan Pilpres 2024. 

Lewat deklarasi rutin dan pembentukan kelompok-kelompok relawan, menurut Zaki, keduanya bisa mendongkrak elektabilitas selagi masih menjabat. Jelang Pilpres 2024, kelompok-kelompok relawan juga bisa dimobilisasi untuk merawat tingkat keterpilihan para kandidat. 

"Keduanya mungkin melihat saat ini momentum yang bagus untuk menaikkan rating mereka melalui deklarasi. Dalam banyak kasus, popularitas dan elektabilitas politisi terbantu saat mereka masih menjabat. Jika sudah tidak lagi menjabat, maka tingkat elektabilitas dan popularitasnya ikut turun," kata Zaki.

Khusus untuk Ganjar, Zaki memandang, kehadiran relawan bisa mendongkrak daya tawar Ganjar di PDI-P dan memengaruhi pilihan Megawati. "Dia paham elite-elite di DPP maunya Puan. Kekuatan Ganjar yang paling utama adalah kuatnya dukungan wong cilik, dan dia harus menunjukkan itu," terangnya. 

Di luar dari bumbu-bumbu kepentingan politik, menurut Zaki, kemunculan relawan jelang Pilpres 2024 seyogyanya harus diperhatikan elite-elite parpol sebagai fenomena positif. Ia mengusulkan agar parpol membuka ruang kontestasi capres via konvensi untuk menangkap aspirasi dan antusiasme publik tersebut. 

"Salah satu caranya dengan melakukan penjaringan seleksi calon secara terbuka dan demokratis. Jika dalam pencapresan, parpol berpendirian (kendidat) diserahkan sepenuhnya kepada ketua umum, maka jelas itu parpol melawan semangat zaman dan telah gagal menjadi partai modern yang demokratis," ucap Zaki.