sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Selimut politik stafsus milenial Jokowi

Langkah Jokowi menunjuk tujuh stafsus milenial diwarnai banjir kritik.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Sabtu, 30 Nov 2019 17:00 WIB
Selimut politik stafsus milenial Jokowi

Sebulan setelah hasil Pilpres 2019 diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Gracia Billy Mambrasar dipanggil ke Istana Negara, Jakarta. Di Istana, pendiri Yayasan Kitong Bisa itu bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bersama Jokowi, Billy kemudian mendiskusikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di timur Indonesia. 

Sejak Juni itu, Billy mengaku berulangkali bertemu orang nomor 1 di republik ini. Menurut Billy, ia tidak tahu sedang 'diincar' Jokowi. Karena itu, saat Jokowi menyodorkan jabatan staf khusus presiden kepadanya dalam sebuah pertemuan pada awal November, Billy tak serta merta menerima. 

"Sebab kami sudah punya karya. Saya sudah punya pekerjaan. Saya sudah punya kegiatan untuk membangun bangsa. Kalau saya mengambil jalan tanggung jawab lebih lagi. Bagaimana saya mengelola semua," ujar Billy kepada Alinea.id di Jakarta, Selasa (26/11).

Yayasan Kitong Bisa merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan untuk anak-anak di Papua. Didirikan pada 2009, yayasan itu kini telah memiliki 158 relawan dan mengoperasikan sembilan pusat pendidikan. "Tanggung jawab itu sempat membuat saya ragu menerima tawaran staf khusus presiden," jelas Billy. 

Namun demikian, Billy akhirnya menerima pinangan Jokowi. Sambil lesehan di teras Istana Negara, Jakarta, Jokowi mengumumkan nama Billy dan enam orang stafsus lainnya. Semuanya masih berusia di bawah 40 tahun alias berasal dari kalangan milenial. 

Selain Billy, Jokowi memperkenalkan nama Putri Indahsari Tanjung (pendiri Creativepreneur), Adamas Belva Devara (pendiri Ruangguru), Ayu Kartika Dewi (perumus gerakan Sabang-Merauke), Angkie Yudistia (pendiri Thisable Enterprise), Aminuddin Ma'ruf (mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia), dan Andri Taufan Garuda (CEO Amartha).

Pengumuman stafsus milenial itu langsung banjir kritik. Kritik yang kerap berulang ialah Jokowi disebut sekadar bagi-bagi kue kekuasaan dan pencitraan. Apalagi, stafsus termuda Jokowi, Putri Indahsari Tanjung, baru berusia 23 tahun. 

Salah satu kritik datang dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Menurut Mardani, Jokowi kebanyakan stafsus. Pasalnya, Jokowi sudah dibantu Kantor Staf Presiden (KSP) dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. 

Sponsored

"Kami memandang ini bisa tumpang tindih dengan Kantor Staf  Kepresidenan. Kalau tupoksinya tidak jelas tentu akan  kebanyakan," ujarnya kepada Alinea.id di Jakarta, Rabu (27/11).

Ketimbang menambah stafsus, menurut Mardani, akan lebih tepat jika Jokowi memperkuat KSP. "Desain awalnya (KSP) itu, ya, jadi West Wing-nya Presiden Jokowi. Justru ngobrolnya sama KSP bukan dengan staf khusus. Kalau saya, semuanya harus ada di Kantor Staf Presiden saja," kata dia. 

Karena sudah kadung ditunjuk, Mardani menyarankan agar stafsus milenial diberikan tupoksi dan key performance indicator (KPI) yang jelas. Dengan begitu, mereka tidak hanya jadi pemain cadangan KSP atau bahkan sekadar aksesoris. 

"Misalnya, ada staf khusus milenial yang fokus mengembangkan ekonomi kreatif. Siapa tugasnya apa? KPI-nya apa. Ada tugas staf khusus milenial yang menjaga ekologi atau lingkungan, boleh saja. Jadi, harus diperjelas tupoksinya," tutur dia. 

Cacian juga sempat datang dari politikus Partai Gerindra Fadli Zon. Menurut Fadli, stafsus dari kalangan milenial hanya sekadar kosmetik. Pasalnya, para stafsus tidak berwenang mengeksekusi kebijakan. "Cuma lipstik saja. Pajangan sajalah itu," ujar Fadli.  

Namun demikian, kritik semacam itu ditepis Billy. Menurut dia, ketujuh stafsus milenial bukan sekadar pajangan. "Bahkan seorang Putri Tanjung pun, walaupun anak orang kaya, dia dari umur 15 tahun pun sudah bikin bisnis. Ya, itu (kritik) latihan mental untuk kami bertujuh," ujar dia.

Berkaca pada kisah hidupnya, Billy mengatakan, tak mudah untuk mencapai posisi stafsus presiden. Lahir di Yapen, Papua, 31 tahun lalu, Billy dibesarkan di tengah keluarga yang pas-pasan. Ayahnya seorang guru, sedangkan ibunya sehari-hari berjualan kue.

"Sebab saya anak dari golongan tidak mampu sekali. Tanpa beasiswa, saya tidak mungkin seperti ini. Saya dulu harus berusaha sambil berdagang kue dan meminta-minta uang untuk sekolah. Ini semua tidak instan," tuturnya. 

Meskipun hidupnya serba sulit, Billy mampu mengenyam bangku pendidikan hingga jenjang S-2. Setelah lulus dari ITB, Billy melanjutkan pendidikan pascasarjana di program Master of Business Administration di The Australian National University (ANU). Ia juga sukses mengantongi gelar Master of Science di Said Bussiness School, Oxford University, Inggris.

Karena itu, Billy meminta agar publik tak bersikap apriori terhadap ia dan rekan-rekannya. Apalagi, saat ini kinerja mereka belum bisa diukur. "Ketika ada anak bangsa yang berhasil, kita cobalah berlatih secara mental untuk mendukung dan memberikan apresiasi positif," kata dia. 

Pembelaan juga datang dari politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dara Kusuma Nasution. Menurut Dara, masuknya ketujuh staf milenial ke ring 1 Istana merupakan bentuk politik akomodatif Jokowi untuk mewadahi aspirasi generasi muda. 

"Dalam landscape politik Indonesia pasca-Pemilu 2019, anak-anak muda perwakilannya masih sedikit. Di parlemen itu hanya ada 95 orang yang usianya 21 sampai 40 tahun. Padahal, di tahun 2020 nanti prediksi orang yang berusia 21 sampai 40 itu ada di angka 83 juta orang atau sekitar 34% dari jumlah seluruh rakyat Indonesia," ujarnya. 

Karena itu, ia menilai langkah Jokowi sudah tepat. Dengan menunjuk stafsus dari kalangan muda, Jokowi membuka peluang aspirasi-aspirasi dari kalangan milenial terserap dalam kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan. 

"Bisa dibayangkan antara keterwakilan dengan gemuknya generasi milenial. Jelas demokrasi tak seimbang kan? Saya kira Pak Jokowi ingin menambah porsi teman-teman milenial ini dengan cara afirmative action ke staf khusus ini. Agar ada aspirasi dari satu generasi yang tidak hilang dalam perumusan kebijakan," ujarnya.

Lebih jauh, Dara menyebut anggapan stafsus hanya bakal jadi pajangan merupakan tudingan konyol. Apalagi, ketujuh stafsus dari kalangan milenial punya rekam jejak yang tidak bisa dipandang sebelah mata. 

"Kita harus belajar untuk mengapresiasi. Kami optimistis teman-teman ini bisa membawa solusi-solusi yang out of the box. Saya pun yakin Pak Jokowi juga sudah membuat KPI yang jelas untuk mereka. Cuma tak diumumkan saja ke kita," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia dan Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Ma'ruf ketika diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11). /Antara Foto

Sesuai aturan

Mantan staf khusus bidang hukum Presiden RI kelima Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Denny Indrayana mengatakan pengangkatan stafsus diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden. Menurut dia, tidak ada yang salah dengan pengangkatan ketujuh stafsus milenial itu. 

"Kalau secara hukum tata negara, penunjukan staf khusus itu hak prerogatif presiden. Sesuai kebutuhan yang dirasakan presiden. Jumlahnya relatif lebih longgar dibanding dengan pengangkatan menteri yang dibatasi oleh UU maksimal 34 kementerian," jelas Denny. 

Denny memandang tudingan yang menyebut pengangkatan tujuh stafsus milenial bakal membuat gemuk struktur birokrasi hanya sekadar asumsi. "Kalau persoalan gemuk atau tidak itu komentar politisi. Tapi, secara hukum tak ada aturan yang dilanggar," ujarnya.

Sebelumnya, keberadaan stafsus juga dipersoalkan dari sisi kompensasi. Meski tak bekerja penuh di Istana, sesuai Perpres Nomor 144 Tahun 2015, para stafsus milenial bakal tetap mengantongi gaji sebesar Rp51 juta per bulan. 

Denny berharap gaji yang diterima stafsus sesuai dengan kinerja mereka sebagai rekan diskusi Presiden. Berkaca pada pengalamannya, menurut Denny, seorang stafsus harus selalu siap dipanggil presiden dalam keadaan apa pun. "Jadi, 24 jam kami harus siap jika mendapat tugas dari presiden. Sebab, kami melekat dengan presiden," ujarnya.

Lebih jauh, Denny juga berpesan agar para stafsus milenial tahan banting. Seorang stafsus, kata Denny, harus siap menghadapi tekanan-tekanan politik saat memberikan masukan kepada presiden atau menjalankan tugas-tugas khusus mewakili pemerintah. 

"Kalau di bidang hukum, gesekan-gesekannya itu ada. Saya pernah diberi tugas sebagai satgas pemberantasan mafia hukum. Terus satgas terkait  dengan kriminalisasi dua pimpinan KPK, Candra (Hamzah) dan Bibit (Samad Riyanto). Saya merasakan betul gesekan politik," kata dia. 

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di sekitaran Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). /Antara Foto

Dua sisi stafsus milenial 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, langkah Jokowi merekrut stafsus milineal bisa dipandang dari dua sisi: positif dan negatif. Positifnya, langkah itu bisa dipersepsikan sebagai upaya Jokowi untuk meregenerasi kepemimpinan.

Namun demikian, Lucius mengatakan, sulit untuk dimungkiri ada nuansa pencitraan dalam penunjukan stafsus milenial. Apalagi, pemikiran inovatif kalangan milenial tak selalu sejalan dengan sistem kekuasaan yang bekerja atas dasar kepentingan politik di lingkaran Istana. 

"Lingkungan bekerja di lingkaran kekuasaan selalu tak pernah bebas dari kepentingan. Dan, permainan kepentingan itu sangat mungkin belum menjadi suatu kebiasaan bagi kalangan milenial. Di situlah milenial bisa masuk perangkap permainan senior atau mereka yang bekerja atas kepentingan politik tertentu," ujarnya.

Karena itu, Lucius menyarankan agar para stafsus milenial mempelajari peta politik di lingkaran Jokowi. "Terutama lagi para stafsus ini harus terbiasa bekerja secara transparan demi menghindari permainan politik yang memanfaatkan gagasan dan pemikiran mereka," kata dia.

Infografik Alinea.id/Dwi Setiawan

Lebih jauh, Lucius memandang, pengangkatan stafsus juga merupakan strategi Jokowi menjinakkan kekuatan politik kaum milenial. Apalagi, kalangan milenial sempat memainkan peran sebagai oposisi yang tangguh dalam polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lewat beragam aksi unjuk rasa besar.

"Di situlah sisi negatif keputusan mengangkat stafsus milenial dari presiden. Keputusan ini seperti ingin menjinakkan milenial dengan kekuasaan yang daya tawar pengaruhnya sangat minim," jelas Lucius.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Jati berpendapat serupa. Menurut dia, pengangkatan tujuh stafsus milenial itu bisa diartikan sebagai upaya Jokowi meregenerasi elite. "Setidaknya kita bisa lihat dari representasi milenial yang beragam, dari barat ke timur hingga difabel," jelas dia. 

Ia pun melihat Jokowi seperti ingin menarik simpati kaum milenial dengan menunjuk ketujuh stafsus tersebut. Apalagi, saat ini populasi kaum milenial sudah cukup besar.

"Sehingga mereka (kaum milenial) merasa bangga dan diakui. Artinya ini bagian Jokowi merangkul aspirasi milenial daripada sekedar nyinyir di sosmed," jelas Wasisto. 

Di sisi lain, Wasisto juga menenggarai ada kepentingan politik yang terselip dalam pengangkatan stafsus milenial. "Jokowi sadar akan posisi politis milenial yang semakin besar, namun rentan disusupi kepentingan tertentu. Demo mahasiswa soal UU KPK dan revisi KUHP adalah contohnya. Karena itulah, stafsus milenial ini upaya Jokowi memonitor aspirasi milenial ini," ujarnya.