Dukung Jokowi 3 periode, kepala desa jadi korban politik

Usai mendengar sederetan janji-janji politik Presiden Joko Widodo (Jokowi), kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berencana mendeklarasikan dukungan agar Jokowi menjabat tiga periode. Rencananya, deklarasi digelar setelah Lebaran tahun ini.

Sejatinya, rencana deklarasi tersebut akan dilangsungkan saat Jokowi membuka Silaturahmi Apdesi di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/3). Namun, urung dilaksanakan karena ditentang sejumlah pihak.

Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, berpendapat, ide mendapatkan dukungan kepala desa muncul karena Jokowi gagal mendapat dukungan di tingkat elite politik.

"Ini hanya bagian dari membangun opini saja karena dukungan Jokowi gagal di tingkat elite. Jadi, [Jokowi mencari dukungan dari] kepala desa yang enggak paham demokrasi, enggak paham mereka melanggar konstitusi," ujarnya kepada Alinea.id.

"Sebenarnya kasihan, mereka korban dari ambisi syahwat politik jahat ini," imbuh Ipang, sapaannya.

Menurutnya, rencana deklarasi yang dilakukan Apdesi bukan tanpa melibatkan aktor politik bahkan dari jajaran pemerintahan. Dalam kacamatanya, dukungan Apdesi tidak natural atau murni kemauan para kepala desa.

Di sisi lain, para kepala desa menyambut permintaan dukungan agar Jokowi didukung hingga tiga periode lantaran tak memahami dengan baik substansi bernegara dan penambahan masa jabatan kepala negara.

"Jadi, menurut saya, ini setting-an dan permainan. Yang di sana, kemungkinan, dugaan saya, ada 'tangan-tangan' pemerintah di sana untuk menggerakan itu," ungkap dia.

Bagi Ipang, rencana deklarasi Apdesi mendukung Jokowi merusak citra kepala desa lantaran terjebak dalam politik praktis. Para kepala desa seharusnya mengurusi warganya, bukan presiden dengan wacana tiga periode.

Menurutnya, para kepala desa terbius dengan "janji manis" Jokowi soal gaji dan dana desa.

"Itu harusnya kita sudah bisa baca, apa maksudnya itu? Take and give, no free lunch; enggak ada makan siang gratis dalam politik. Tentu bicara apa dapat apa. Itu, kita sudah paham dan itu tidak alamiah, ada permainan dan kepala desa itu sebenarnya korban saja," tuturnya.

Ipang menambahkan, perpanjangan jabatan tiga periode sebenarnya jauh dari standar Indonesia menjadi negara demokratis. Yakni, adanya partispasi politik, kebebasan sipil, dan terjadinya pertukaran elite secara reguler lewat pemilu. 

"Kalau kita tidak menyelenggarakan pemilu tepat pada waktunya atau apalagi Jokowi tiga periode, itu jauh skali dari standar negara demokratis. Maka, sebetulnya kita tidak lagi memenuhi syarat negara demokratis terbesar ketiga di dunia," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Apdesi, Surta Wijaya, menyatakan, pihaknya akan mendeklarasi dukungan Jokowi tiga periode setelah Lebaran. Dia berdalih, para kepala desa sepakat mendukung Jokowi menjabat hingga 15 tahun karena dianggap memedulikan desa dan membawa kebaikan.

Surta Wijaya pun membantah adanya aktor yang mengarahkan kepala desa untuk menyuarakan dukungan agar Jokowi menambah masa jabatannya selama satu periode. "Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada urusan kayak gitu."