logo alinea.id logo alinea.id

Gerindra ancam tak akan merapat ke koalisi Jokowi

Tanggapan Jokowi berpengaruh besar terhadap bergabung atau tidaknya Gerindra ke koalisi parpol pendukung pemerintah.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Jumat, 16 Agst 2019 14:19 WIB
Gerindra ancam tak akan merapat ke koalisi Jokowi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani masih menunggu tanggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap konsep-konsep pembangunan yang ditawarkan partainya. Menurut dia, tanggapan Jokowi berpengaruh besar terhadap bergabung atau tidaknya Gerindra ke koalisi parpol pendukung pemerintah. 

"Kita menyodorkan itu. Tapi, kalau enggak (disetujui), kita udah sepuluh tahun oposisi dan kita enggak ada problem sama sekali untuk di luar pemerintah. Kalau konsepnya diterima, ya, alhamdulillah. Tapi, kita hanya ingatkan bahwa ini penting. Untuk jalankan itu, tidak harus (ada) kita," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8)

Muzani mengatakan ada banyak konsep pembangunan yang diusulkan oleh Gerindra. Namun demikian, menurut dia, Gerindra menitikberatkan pembangunan untuk mencapai kemandirian di bidang energi, pangan dan air.  

"Itu sesuatu yang vital kalau kemandirian ini dianggap penting. Maka, Pak Prabowo menyodorkan beberapa pandangan. Tapi, kalau dianggap belum prioritas, mungkin kita (Gerindra) agak susah bertemu," tuturnya. 

Sponsored

Gerindra dikabarkan bakal segera merapat ke koalisi parpol pendukung pemerintah atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Kabar tersebut kian santer beredar setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diundang secara khusus ke Kongres V PDI-P di Bali, belum lama ini.

Lebih jauh, Muzani juga menanggapi rencana Presiden Jokowi untuk mengisi kabinetnya dengan komposisi 55% menteri dari kalangan profesional dan 45% dari partai politik. Menurut dia, Gerindra sepakat Jokowi membentuk kabinet zaken. 

"Presiden kan punya optimisme yang tinggi, jadi harus ada orang-orang yang memiliki keahlian di bidang itu. Kabinet ini harus betul-betul zaken kabinet. Enggak harus profesional, tapi partai politik juga," ujarnya.