sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Gerindra beri sinyal bergabung dengan pemerintahan

Partai Gerindra memberi sinyal akan bergabung dengan pemerintahan untuk periode 2019-2024. Apa alasannya?

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Sabtu, 27 Jul 2019 21:02 WIB
Gerindra beri sinyal bergabung dengan pemerintahan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memberi sinyal besar partainya akan bergabung dengan pemerintahan untuk periode 2019-2024. Alasan tersebut dilatarbelakangi dengan mulai tampaknya dua kutub yang terbelah di level akar rumput.

Partai Gerindra, dikatakan Ferry, telah melihat polarisasi besar yang terjadi di masyarakat pasca-Pilpres 2019. Oleh sebab itu, bergabung dengan pemerintah merupakan opsi yang dikedepankan oleh partai berlogo kepala garuda itu.

"Ya pertama dasarnya saya bilang tadi, untuk mengurangi tensi akibat polarisasi yang terbelah menjadi dua kutub yang sangat keras pasca-Pilpres 2019 kemarin," tegas Ferry saat diskusi Polemik MNC Tri Jaya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7).

Ferry yakin masyarat atau pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga akan mengerti, bahwa bergabung dengan pemerintah juga merupakan tugas kebangsaan yang bernilai mulia. Apalagi dalam rangka menghadapi tantangan kebangsaan, khususnya di bidang ekonomi.

Oleh sebab itu, Ferry mengatakan, di mana pun posisi Partai Gerindra, tujuannya hanya satu, yakni membantu proses pembangunan bangsa. Baginya, proses pembangunan bukan hanya milik koalisi tertentu.

Untuk menyongsong proses pembangunan tersebut, menurut Ferry, hanya dapat terjadi di tengah masyarakat yang kondusif. Oleh karena itu, pihaknya telah menimbang dan memetakan opsi untuk bergabung ke pemerintah.

Kendati demikian, sikap resmi tetap akan diresmikan pada Rakornas partai, awal September mendatang.

"Kalau kemudian di masyarakat terjadi kontradiksi, terjadi polarisasi fragmentasi, bahkan kemarin kami lihat ada kecenderungan sudah mulai gesekan. Nanti kalau diterusin, situasi seperti ini akan merugikan. Sikap Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin atau negarawan mencoba memberi keteladanan, beliau akhirnya bertemu dengan Pak Jokowi, mengucapkan selamat dan menyampaikan bahwa jika diperlukan kami akan siap untuk membantu pemerintahan," jelas Ferry.

Sponsored

Ihwal tanggung jawab kepada pendukung atau relawan, Ferry menegaskan hal tersebut juga menjadi pertimbangan dilematik Partai Gerindra dalam menentukan sikap resminya. Hal itu juga telah dibicarakan dalam rapat dewan pembina partai.

Namun, Ferry sekali lagi mengharapkan agar pendukung serta relawan setia Partai Gerindra untuk melihat juga dua sisi. "Sekali lagi saya tegaskan, jadi oposisi itu mulia, bergabung sengan pemerintahan juga mulia. Partai Gerindra sih kalau jadi oposisi perolehan suaranya juga meningkat, tapi urusan memajukan bangsa bersama lebih penting," papar dia.

Tetap oposisi

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menganggap hal itu sah-sah saja. Menurut dia, setiap partai memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya, termasuk apabila ingin bergabung dengan pemerintahan.

PKS sendiri memutuskan untuk menjadi oposisi dalam pemerintahan nanti. 

"Karena itu, kami tidak ingin menilai setiap partai. Tiap partai punya kemandirian dan kebebasan. Bahwa kami menyerukan oposisi, itu hanya seruan moral, tetapi kemampuan mendikte tidak ada," terang dia.

Menurut dia, opisisi merupakan posisi penting untuk membangkitkan rasionalitas dan rasa moderat di kalangan masyarakat. Pasalnya, lanjut dia, pasca-Pilpres 2019 dalam konteks kurva, masyarakat yang berdiri di tengah sebagai golongan moderat mulai menipis. Kutub golongan kanan dan kiri semakin menguat. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya.

Keputusan untuk memilih jalan oposisi itu juga dilakukan PKS agar pendukung partai tidak semakin kecewa. Ujung-ujungnya, bisa menambah kembali kekuatan kutub kiri dan kanan.

"Saya berharap tetap ikut oposisi. Dan saya yakin dalam prosesnya nanti, banyak yang akan bergabung dengan oposisi juga," terang dia.

Lebih lanjut, Mardani berharap, Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih juga tidak menakar kabinet dengan konteks partai. Di kepemimpinan keduanya ini, Mardani berharap Jokowi bisa mengisikan kabinetnya dengan orang-orang profesional. Misalnya seperti akademisi, kaum muda, perempuan, dan difabel.

"Ini demi masyarakat mengenang Jokowi, partai bagi sedikit saja lah," tegas dia.

Serba salah vaksin Nusantara

Serba salah vaksin Nusantara

Senin, 01 Mar 2021 06:17 WIB
Menghindari 'Jebakan Batman' DP rumah 0%

Menghindari 'Jebakan Batman' DP rumah 0%

Jumat, 26 Feb 2021 15:24 WIB
Berita Lainnya

Catatan Setahun Penanganan Pandemi Covid-19

Senin, 01 Mar 2021 15:41 WIB

DC garap film reboot Superman berkulit hitam

Senin, 01 Mar 2021 15:53 WIB

Jokowi Presiden, wajar disambut massa

Minggu, 28 Feb 2021 09:17 WIB