sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Gerindra dan PPP respons wacana ambang batas parlemen PDIP

PPP berharap ambang batas parlemen tidak dinaikkan.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Rabu, 15 Jan 2020 17:13 WIB
Gerindra dan PPP respons wacana ambang batas parlemen PDIP
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 3293
Dirawat 2761
Meninggal 280
Sembuh 252

Partai Gerindra belum bisa menentukan sikap terkait wacana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menaikkan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold. Alasannya, karena harus berpijak pada kesepakatan partai secara nasional.
 
"Sementara Gerindra belum. Mungkin dalam waktu dekat kita akan bicarakan mengenai apakah kita setuju atau tidak," Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1).

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, kemungkinan dalam waktu dekat partainya akan membicarakan terkait ambang batas parlemen tersebut. Dasco enggan menyampaikan pendapat pribadi ihwal sistem pemilu ke depan.

"Saya kan jubir partai, apa yang saya kemukakan akan jadi pernyataan partai, sementara itu belum pernah dibicarakan di partai. Jadi saya tidak boleh bicara secara pribadi," ujarnya.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arsul Sani berharap ambang batas parlemen tidak dinaikkan. PPP, jelas Asrul, tetap menghormati rekomendasi PDIP tersebut, dan meyakini PDIP masih membuka ruang musyawarah dalam mewacanakan rekomendasinya.

Sebelumnya, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan telah menghasilkan sembilan rekomendasi, salah satunya tentang ambang batas parlemen sebesar 5 persen, naik dari batas sekarang sebesar 4 persen.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela Rakernas di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (12/1) mengatakan, Rakernas I PDI Perjuangan 2020 merekomendasikan kepada DPP Partai dan Fraksi DPR RI PDI Perjuangan untuk memperjuangan perubahan UU Pemilu untuk mengembalikan Pemilu Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup.

PDIP ingin meningkatkan ambang batas parlemen DPR dari saat ini 4 persen menjadi 5 persen. PDIP ingin ada ambang batas parlemen di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

"Peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5 persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang (5 persen DPR RI, 4 persen DPRD Provinsi, dan 3 persen DPRD Kabupaten/Kota)," ujarnya.

Sponsored
Siasat pekerja seni semasa pandemi

Siasat pekerja seni semasa pandemi

Jumat, 10 Apr 2020 07:00 WIB
Ancaman petaka di balik PSBB setengah hati

Ancaman petaka di balik PSBB setengah hati

Jumat, 10 Apr 2020 06:05 WIB
Berita Lainnya