sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Ironi Demokrat dan luka lama Megawati

Jokowi bisa menjadi penentu masuknya Demokrat ke Koalisi Indonesia Kerja.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Rabu, 14 Agst 2019 18:37 WIB
Ironi Demokrat dan luka lama Megawati

Perwakilan Partai Demokrat absen dalam Kongres V PDI-Perjuangan yang digelar di Bali, pekan lalu. Bukan semata karena sibuk, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memang tak diundang di hajatan politik partai berlambang banteng moncong putih itu. 

Pada agenda politik yang kembali menahbiskan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum itu, hanya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra dari kubu oposisi yang diundang secara resmi. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto hadir langsung, sedangkan PAN diwakili sekretaris jenderalnya, Eddy Soeparno.

Sepanjang perhelatan kongres, terlihat Megawati dan Prabowo memamerkan keakraban. Saat berpidato membuka kongres, nama Prabowo berulangkali disebut Megawati. Putri sulung Soekarno itu bahkan sempat mengungkap kemungkinan PDI-P bakal mesra dengan Gerindra di masa depan.

Pakar komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sudjoko menilai absennya Demokrat di Kongres PDI-P merupakan kode 'keras' Megawati menutup pintu bagi Demokrat bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK). 

"Jadi, ini sinyal Demokrat ditolak karena saya rasa hubungan Bu Mega dan Pak SBY tidak semesra hubungan dia dengan Prabowo. Masih ada luka lama. Bu Mega, saya rasa, masih berat untuk memaafkan SBY," ujar Anang saat dihubungi Alinea.id, Selasa (13/8) lalu. 

Luka lama yang dimaksud Anang muasalnya dari perhelatan Pilpres 2004. Ketika itu, Megawati dikabarkan berang karena SBY memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kooordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan maju jadi calon presiden.  

SBY, yang ketika itu berpasangan dengan Jusuf Kalla, sukses mempecundangi pasangan Megawati-Hasyim Muzadi. Lima tahun berselang, Megawati kembali mencoba peruntungan dengan menggandeng Prabowo di ajang Pilpres 2009. Kali itu, SBY yang berpasangan dengan Boediono malah menang telak dengan raupan suara nasional lebih dari 60%. 

Selain karena alasan personal, Anang mengatakan, 'penolakan' Megawati juga didasari hitung-hitungan politik. Menurut dia, jika bergabung, Demokrat bakal bersikeras minta jatah menteri untuk putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Sponsored

Langkah itu, lanjut Anang, dimaksudkan untuk menjaga nama AHY tetap melambung sebagai salah satu kandidat kuat calon presiden di 2024. "Ini akan menjadi sebuah senjata yang mengancam. Makanya, tidak mudah membuka pintu (koalisi) itu untuk Demokrat," jelasnya. 

Pendapat serupa diungkapkan pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno. Menurut dia, absennya Demokrat di Kongres PDI-P merupakan sinyal kuat manuver Demokrat untuk merapat ke koalisi bakal dihambat. 

"Jika Demokrat bergabung, KIK seolah memberi kesempatan untuk SBY kembali bersinar dalam kontestasi Pemilu 2024. Apalagi, SBY memiliki agenda untuk menjadikan AHY sebagai salah satu orang yang berpengaruh untuk negara," kata dia. 

Menurut Adi, wajar jika Megawati kemudian terkesan memilih membuka pintu bagi Gerindra ketimbang Demokrat. Jika kalkulasi politiknya matematis, Gerindra yang mengantongi 78 kursi di DPR tentunya bakal menjadi pilihan yang lebih rasional bagi KIK.

"Ajakan koalisi terhadap pendukung Prabowo itu bukan hanya soal nambah dukungan partai. Tapi, seberapa signifikan suara partai yang ingin diajak koalisi itu di parlemen. Jadi, sekarang lebih baik Demokrat pasrah saja terhadap takdir Tuhan," kata dia.

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri (kanan) saat menghadiri pemakaman ibu negara Ani Yudhoyono di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata, Jakarta, Minggu (2/6). /Antara Foto

Ironi Demokrat 

Penolakan terhadap Demokrat itu terkesan ironis. Pasalnya, Demokrat bisa dikata partai yang paling 'ramah' terhadap kubu Jokowi-Ma'ruf sepanjang masa kampanye Pilpres 2019. SBY bahkan memperbolehkan petinggi Demokrat di daerah untuk terang-terangan mendukung Jokowi-Ma'ruf. 

Tak hanya itu, Demokrat juga tercatat menjadi partai pertama yang berupaya menurunkan tensi politik pascapilpres. Awal Mei lalu misalnya, AHY sempat bertandang ke Istana Negara untuk bertemu Jokowi. Padahal, ketika itu kubu Prabowo masih berkukuh menolak rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres 2019. 

Di sisi lain, publik juga tampak mendukung Demokat bergabung dengan koalisi Jokowi. Hasil survei Cyrus Network misalnya, menunjukkan 44,3% responden setuju koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf membuka pintu bagi Demokrat. Partai Gerindra membuntuti dengan raupan suara 'setuju' dari 41,5% responden.

Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan, tidak diundangnya SBY di Kongres PDI-P tidak bisa disederhanakan sebagai bentuk penolakan KIK terhadap Demokrat. Apalagi, Demokrat hingga kini belum memutuskan arah politik pascapilpres. 

Menurut Dede, di mana pun Demokrat berlabuh, partainya bakal tetap konsisten mendukung program pemerintah yang bermanfaat besar bagi rakyat. "Ini berdasarkan apa yang Pak SBY sering bilang bahwa kami lebih mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa," ujar dia. 

Meskipun tak tampak di permukaan, menurut Dede, SBY juga rutin menjalin komunikasi politik dengan Jokowi. "SBY kerap menghubungi Jokowi guna meninjau masalah-masalah negara yang ada," kata dia. 

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu Presiden terpilih Joko Widodo dalam rangka rekonsiliasi politik pascapilpres, Juli lalu. /Antara Foto

Jokowi bisa jadi penentu 

Terpisah, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan arah politik Demokrat sangat bergantung pada keputusan Jokowi. Menurut dia, internal Demokrat sudah sepakat bakal mendukung pemerintahan Jokowi. 

Jika diajak bergabung, menurut Ferdinand, Demokrat siap banting setir. "Kalau Pak Jokowi akan mengajak Partai Demokrat kita akan siap mendukung beliau," ucapnya.

Pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai pintu koalisi belum sepenuhnya tertutup bagi Demokrat. Menurut dia, wajar jika Megawati hanya mengundang Prabowo dan Zulkifli Hasan di Kongres V PDI-P.

"Orang mungkin bisa membacanya itu sebagai representasi partai, tapi menurut saya, ini lebih pada kedekatan personal antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Kalau dengan Pak Zul, Pak Zul juga dikenal dekat dengan Bu Mega, tepatnya dari (suami Megawati) almarhum Pak Taufik Kemas," ujar Nyarwi.

Khusus untuk Prabowo, Nyarwi memandang Megawati sengaja menghadirkan Ketua Umum Gerindra itu mencairkan hubungan Jokowi dan Prabowo. "Hal ini dapat dilihat sebagai rentetan proses rekonsiliasi politik," kata dia. 

Diakui Nyarwi, Megawati memang punya pengaruh besar dalam menentukan arah koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf ke depan. Namun demikian, tak tertutup kemungkinan keputusan untuk menambah parpol di KIK diserahkan kepada Jokowi. 

"Kalau memang sepenuhnya keputusan Pak Jokowi, saya bilang, Demokrat masih ada kesempatan. Tapi, kalau itu juga diputuskan Bu Mega, lebih dominan Gerindra yang akan dipilih melihat sejarah hubungan Bu Mega dan Prabowo serta SBY," jelas Nyarwi.