Janji paslon presiden perbaiki BPJS Kesehatan

Sejak beroperasi pada tahun 2014 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menimbulkan persoalan. Khususnya pada anggaran operasional, kedua tim pasangan calon presiden wakil presiden pun berjanji akan memperbaikinya.  

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan akan melakukan revisi total terkait kebijakan BPJS Kesehatan.

Anggota BPN Hermawan Syahputra menjelaskan, defisit yang dialami BPJS Kesehatan lantaran pengelolaannya yang buruk. Pengelolaan dan pelayanan juga dinilai kurang baik, belum lagi anggarannya yang terbilang kecil dan selalu mengalami defisit.

"Secara filosofis baik tapi pada pelaksanaan dan pengelolaannya bermasalah. Ini yang akan dikaji besar-besaran," kata Hermawan.

Hermawan menyoroti soal penerima pembayaran iuran (PBI) yang dibayar pemerintah. Menurut dia, angka PBI belum memenuhi angka kepantasan. BPN akan mencari skema ideal sehingga dokter juga mendapat upah yang layak dari pelayanan kesehatan yang diberikan.

"Premi ini rendah sekali. Jadi gajinya yang diterima tenaga media tidak lebih dari UMR. Padahal sudah direkomendasi oleh IDI agar tenaga medis digaji Rp12,5 juta tapi tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasbullah Thabrany mengklaim BPJS Kesehatan mengalami perbaikan. Kalaupun masih ada persoalan hanya persoalan kecil.

Apabila Joko Widodo kembali menjadi presiden, akan fokus pada sektor SDM dan berinvestasi pada aspek kesehatan. Ia juga meyakini kalau pelayanan untuk kesehatan akan menjadi perhatian pemerintah dimulai sejak dini. 

"Investasi lebih banyak pada SDM ini prioritas pertama. Kualitas SDM dimulai dari peningkatan gizi dan ibu hamil," kata Hasbullah.