Wakil Ketua DPR sentil Kemenkeu banyak diisi pejabat tidak berintegritas

Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengatakan, adanya berbagai kasus di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai pejabat pamer kekayaan merupakan indikasi adanya oknum-oknum tidak berintegritas dalam menjalankan tugasnya. 

Menurutnya, rakyat harus terus memantau kehidupan pribadi dan keluarga para pejabat. Oleh karena itu, pejabat dituntut adanya integritas yang tinggi.

"Dengan mengemukanya kasus ini dapat menjadi momentum bagi seluruh aparatur negara, kementerian, lembaga untuk dapat memperkuat praktik integritas yang mewujudkan mulai dari kedisiplinan individu, bisnis proses, dan peringatan dini," kata Lodewijk dalam pidato rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR ke-18 masa persidangan ke-IV tahun sidang 2022-2024 di Senayan, Selasa (14/3).

Menurut Lodewijk, DPR juga ikut memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga integritas, kehormatan, dan kedudukan sebagai anggota DPR dalam menjalankan kedaulatan rakyat. 

Di sisi lain, lanjut Lodewijk, dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU), DPR bersama pemerintah dan melanjutkan terhadap 20 RUU yang masih dalam pembahasan tingkat satu, peta RUU lainnya masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. 

Dalam masa persidangan ini, kata dia, DPR akan melakukan pembahasan terhadap Perppu nomor 2 tahun 2022, tentang Ciptaker dan penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemilu menjadi Undang-Undang guna memberikan kepastian hukum, terutama untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024 di sejumlah daerah pemekaran di Papua. 

RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) juga akan menjadi perhatian DPR dengan ikut mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat serta memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. 

"Harapan rakyat kepada DPR adalah menghasilkan UU yang dapat mempercepat kemajuan bangsa dan negara, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam pembentukan undang-undang, DPR bersama pemerintah akan selalu mempertimbangkan substansi uh dari berbagai perspektif, kepentingan, khususnya berpihak pada kepentingan bangsa dan negara," tuturnya.