Kesepakatan di balik dukungan PKB pada Jokowi

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), memastikan partainya mendukung Presiden Joko Widodo maju kembali dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Kepastian tersebut disampaikan setelah Cak Imin melakukan pertemuan intensif dengan Jokowi. 

"Saya nyatakan 'bismillahirrohmanirrohim', PKB mendukung pencalonan Pak Jokowi pada Pemilu Presiden 2019," kata Cak Imin saat mendampingi Presiden di kompleks olahraga Jakabaring, Palembang, Sabtu (14/7).

Menurutnya, dukungan PKB diberikan agar pemerintahan Jokowi dapat menghasilkan dan meneruskan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan Cak Imin, mengakhiri teka-teki arah dukungan PKB di Pilpres 2019. Sebab meski telah berada di barisan Jokowi sejak 2014 lalu, sempat muncul spekulasi PKB akan keluar. Hal ini terkait keinginan PKB agar Cak Imin dipilih menjadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019 nanti.

Namun saat ini, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu mengatakan bahwa PKB telah menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi, pilihan Cawapres untuk mendampinginya. Namun sikap ini tak serta merta menghilangkan harapan agar Jokowi meminangnya menjadi Cawapres.

"Saya menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden beserta koalisi nanti yang pasti kepada para kiai, nahdiyin, pendukung semua, sabar. Saya optimistis nama saya ada di saku Pak Jokowi, amin, ya robbal alamin," tutur Cak Imin.

Perubahan sikap ini terjadi setelah Cak Imin melakukan pertemuan intensif dengan Jokowi. Hal ini diungkap oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Daniel Johan, yang menyebut pertemuan keduanya membahas berbagai hal. 

Salah satu pertemuan Jokowi dan Cak Imin, menurut Daniel, terjadi pada Rabu (11/7) di Istana Bogor. Dia membantah Ketua Umumnya 'menekan' Jokowi dalam pertemuan tersebut. Sebaliknya, Daniel mengatakan pertemuan keduanya berlangsung dengan baik.

Wakil Sekjen PKB Jazilul Fawaid mengatakan, PKB yakin Cak Imin dapat bersaing menjadi pendamping ideal Jokowi. Namun jika akhirnya Jokowi memilih pendamping yang lain, PKB tidak akan mencabut dukungan tersebut.

"Tidak angkat kaki, tetap bersama Jokowi," katanya.

Syarat dukungan

Direktur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (INDENIS), Girindra Sandino, menilai ada kesepakatan tertentu yang sudah dicapai, yang membuat Cak Imin merelakan kursi Cawapres yang diidamkan. Namun ia tak dapat memastikan kesapakatan apa yang telah diputuskan di antara Cak Imin dan Jokowi.

Menurutnya, bisa saja kedua belah pihak menyepakati pembagian jatah kekuasaan jika Jokowi kembali terpilih di 2019 nanti. Apalagi, bagi-bagi jatah kekuasan merupakan hal lumrah dalam politik Indonesia.

"Kalau dilihat, Jokowi dan timnya sedang menunggu reaksi publik, bagaimana dengan pasangan ini. Jika reaksi publik biasa saja, paling jadi menteri," katanya kepada Alinea (14/7).

Hal senada diungkapkan pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Menurutnya, dukungan PKB dan sikap pasrah Cak Imin pada pilihan Jokowi, bukan tanpa syarat. Meskipun menurutnya, PKB sejak awal sudah diprediksi tidak akan lari dari Jokowi. 

"Pasti ada syarat, karena politik soal siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana," katanya saat dihubungi Alinea.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan bahwa sikap ngotot Cak Imin untuk menjadi Cawapres Jokowi hanyalah manuver politik semata. Namun jika ini tidak berhasil, PKB akan tetap mendukung Jokowi.

"Memang PKB sebenarnya sejak awal udah ke Jokowi, kan aneh kalau PKB ke Prabowo," kata Adi.

Girindra menilai, Cak Imin memiliki peluang cukup besar untuk menjadi Cawapres Jokowi. Sebab selain seorang ketua umum parpol, Cak Imin juga memiliki akar kuat sebagai politisi Islam moderat. Hanya saja, Jokowi dan timnya harus melakukan kajian untuk memastikan apakah Cak Imin memiliki elektabilitas dan akseptabilitas yang cukup, untuk mendukung kemenangan Jokowi di Pilpres.

"Selama menjadi Ketum PKB, belum ada gebrakan yang membuat publik meliriknya. Jadi harus hati-hati, walaupun sebagai Ketum PKB, apakah memiliki elektabilitas dan akseptabilitas dari masyarakat," ucapnya.

Ditentukan Jokowi

Sikap untuk menyerahkan pilihan Cawapres pada Jokowi sepenuhnya, seperti yang dilakukan PKB, dinilai penting bagi koalisi Jokowi. Ini untuk menjaga fokus pada tujuan kemenangan di Pilpres 2019, sehingga dapat diwujudkan.

Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan, akan terjadi tarik menarik antar parpol koalisi jika mekanisme penentuan Cawapres tidak diserahkan pada Jokowi. 
Menurutnya, Partai Golkar pun telah bersikap seperti itu untuk menjaga kondusifitas dan soliditas parpol koalisi. Golkar tak akan mempermasalahkan jika seandainya Ketua Umum Airlangga Hartarto tidak dipilih menjadi Cawapres Jokowi. Partai beringin pun akan tetap memberi dukungan pada Jokowi meski nama lain yang dipilih sebagai cawapres.

"Saya bisa jamin karena secara organisatoris berdasarkan mekanisme yang ada, sudah diambil keputusan," kata Idrus.

Penentuan Cawapres Jokowi memang tengah menjadi sorotan penting saat ini. Semua partai politik menanti siapa sosok yang dipilih mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 nanti.

Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Aji Al Farabi, mengatakan kalau Cawapres Jokowi tidak memuaskan semua parpol koalisi, ada kemungkinan parpol mengalihkan dukungan.

"Kalau nanti ada parpol yang keluar dari koalisi Jokowi, ini akan membuka peluang munculnya pasangan baru," katanya.

Sumber: Antara