sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Komisi VII sentil Menteri ESDM soal penyesuaian harga BBM

Kementerian ESDM dan DPR sepakat menambah kuota solar, pertalite, dan minyak tanah.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 14 Apr 2022 13:20 WIB
Komisi VII sentil Menteri ESDM soal penyesuaian harga BBM

Komisi VII DPR menanggapi strategi jangka menengah dan jangka panjang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan penyesuaian harga pertalite, solar, dan gas LPG 3 kilogram. Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, meminta Menteri ESDM, Arifin Tasrif, fokus pada kesepakatan menambah kuota BBM bersubsidi ketimbang berwacana terkait penyesuaian harga pertalite, solar, dan LPG 3 kilogram.

"Dan terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut tidak masuk dalam kesimpulan rapat," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (14/4).

Menurut Mulyanto, yang penting diperjuangkan oleh Menteri ESDM ialah membuat masyarakat tenang dengan menjalankan butir-butir kesimpulan rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada Rabu (13/4). Salah satunya yang utama adalah kesepakatan untuk menambah kuota solar, pertalite, dan minyak tanah melalui revisi APBN 2022. 

Khusus untuk perubahan kuota solar dan minyak tanah yang merupakan bahan bakar disubsidi pemerintah, perlu pembahasan lanjut antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR.

"Penambahan kuota BBM bersubsidi ini adalah langkah penting agar kita dapat mengantisipasi geliat pertumbuhan ekonomi di ujung pandemi Covid-19 dan gejolak harga migas pasca perang Rusia-Ukraina. Harapannya perubahan-perubahan tersebut tidak berdampak negatif bagi masyarakat, karena ketersediaan BBM dalam keadaan cukup, aman dan terkendali," ujar Mulyanto.

Untuk itu, politikus PKS ini mendesak Menteri ESDM, BPH Migas dan Pertamina untuk meningkatan pengawasan dan pengendalian solar bersubsidi agar terdistribusi tepat sasaran. Berbagai langkah efektif harus betul-betul digencarkan, agar BBM solar ini tidak menyimpang, terutama kepada kendaraan pertambangan, perkebunan sawit, termasuk juga untuk mobil mewah.

Menurut Mulyanto, uang negara yang terbatas, termasuk untuk penambahan kuota BBM, tentunya harus diimbangi dengan pengawasan yang baik oleh pemerintah. Agar BBM bersubsidi tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang berhak.  

Tentunya, sambung dia, kuota BBM bersubsidi ini tidak dapat ditambah-tambah lagi karena berdampak pada keuangan negara.

Sponsored

Diketahui, dalam kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, disepakati untuk menambah kuota pertalite sebesar 5.45 juta kiloliter, sehingga menjadi 28,50 juta kilo liter. Kuota solar ditambah sebanyak 2,29 juta kiloliter, sehingga menjadi 17,39 juta kiloliter.  Kuota minyak tanah ditambah sebanyak 0,10 juta kilo liter, sehingga menjadi 0,58 juta kiloliter.

Berita Lainnya