Soal menteri Gerindra, Jokowi diminta ingat jasa parpol pengusung

Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu 2019-2024 Bambang Wuryanto mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak melupakan jasa parpol-parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. 

Hal itu diungkapkan Bambang menanggapi isu Gerindra meminta jatah menteri sebagai syarat bergabung di kubu parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK).  

"Kalau aku membantu Presiden, aku minta kick back dong. Aku minta apresiasi dong. Kalau kayak begitu kan, orang menilainya boleh-boleh saja. Tapi, Presiden punya otoritas penuh. Dijamin undang-undang kok," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10). 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyebut tiga nama yang diusulkan Prabowo Subianto untuk membantu Jokowi menjalankan roda pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke depan, yakni Edhy Prabowo, Fadli Zon, dan Sandiaga Uno.

Salah satu posisi yang diisukan diincar ialah Menteri Pertahanan (Menhan). Gerindra juga dikabarkan mengincar tiga pos menteri lainnya di kabinet Jokowi-Ma'ruf. 

Bambang mengatakan, sah-sah saja Gerindra berharap dapat jatah menteri meskipun masih berstatus oposisi. "Kalau urusan menteri itu urusan Presiden. Pak Surya Paloh incar (kursi) Jaksa Agung lagi, ya, bisa saja. Siapa yang nentukan? Presidenlah," kata Bambang.

Senada, Sekretaris Jenderal DPP Nasdem Johnny G Plate menyebut kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Namun, ia mengingatkan agar Jokowi menyusun komposisi menteri berdasarkan asas keadaban politik. 

"Keadaban politik harus dijaga, demokrasi kita harus dijaga. Masyarakat jangan dibuat kabur dari kontestasi demokrasi pilpres maupun pileg. Jangan sampai juga dibuat kabur siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita harus jelas siapa yang menang. Yang kalah harus (menerima) secara ksatria," kata Johnny.