Menteri profesional jadi kunci realisasi target Jokowi 

Sejumlah target yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya, diyakini hanya akan terealisasi jika kabinet disusun dari para menteri yang memahami dan menguasai bidangnya masing-masing. Para menteri harus dapat meyakinkan berbagai pihak, terutama non-pemerintah, agar turut menyelesaikan berbagai program kerja dan masalah di Indonesia.

Pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, berharap para calon menteri yang terpilih tidak justru mengedepankan kepentingan partai dan mengesampingkan kepentingan rakyat. 

"Dalam menyelesaikan program kerja, diawali dengan penentuan postur kabinet. Jangan sampai ternyata yang ditunjuk lebih banyak mengakomodasi kepentingan partai politik," kata Enny di Jakarta, Minggu (20/10).

Menteri yang lebih mengakomodasi kepentingan partai, dinilai akan memandulkan seluruh komitmen Jokowi yang disampaikan dalam pidato pelantikan dirinya di Gedung DPR/MPR RI. Padahal, menurut Enny, apa yang disampaikan Jokowi sudah sangat baik, terutama ihwal peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja.

Baginya, pernyataan Jokowi memberikan optimisme dan kepercayaan pada masyarakat. Hanya saja, hal tersebut harus diikuti kinerja yang lebih giat dari Presiden dan para pembantunya, untuk mengeksekusi dan membuktikan berbagai komitmen yang disampaikan.  

Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo, menilai akan lebih baik jika kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diisi orang-orang profesional. Meskipun, menurut Wahyu, Jokowi akan kesulitan membebaskan diri untuk tidak menempatkan orang-orang partai di kursi kabinet.

Menghadapi kondisi ini, Jokowi disarankan untuk merekrut orang-orang partai yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Meskipun, orang-orang tersebut tidak terlalu memiliki karier politik yang cemerlang.

"Partai juga harus memahami bahwa kadernya yang terpilih, tidak lagi sibuk mengikuti kegiatan partai, apalagi mementingkan partainya," kata Wahyu.

Partai-partai politik koalisi Jokowi, memang mengincar sejumlah kursi di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Partai Gerindra yang bahkan merupakan oposisi di Pilpres 2019, juga telah menyampaikan kesediaan untuk memberi dukungan di dalam pemerintahan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerinda Edhy Prabowo, menjadi salah satu yang dikabarkan akan menduduki kursi menteri. Ia disebut-sebut akan menduduki posisi Menteri Pertanian.

Meski menyerahkan hal ini kepada Ketua Umum Prabowo Subianto, Edhy mengaku siap jika diberikan kesempatan menjadi pembantu Jokowi di pemerintahan.

"Saya dilatih, diajarkan, Pak prabowo, dalam kondisi apapun harus selalu siap. Tanggung jawab apapun," kata Edhy sesuai pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

Meski demikian, Edhy mengaku belum mendapat panggilan dari Istana terkait posisi menteri dalam kabinet Jokowi. Saat mendampingi Prabowo menemui Jokowi di Istana Merdeka beberapa waktu lalu, Edhy mengaku tidak mengetahu apa yang menjadi kesepakatan dua mantan rival di Pilpres 2019 itu.

Pasalnya, kata dia, saat itu dia tidak ikut masuk ke dalam ruangan tempat Jokowi dan Prabowo melakukan pembicaraan.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, juga mengaku belum mendapat informasi ihwal kader yang ditarik masuk dalam kabinet Jokowi jilid II. Paloh juga tak memastikan kabar yang menyebut dua kader partainya, Viktor Laiskodat dan Johnny G Plate, masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Dia mengatakan, NasDem menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi soal kader partai yang akan menduduki posisi menteri. 

"Saya juga belum tahu, yang saya dengar-dengar, ada tawaran. Kita lihat saja nanti," kata bos Media Group tersebut.