Bursa Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus memanas. Sejumlah nama menguat. Salah satu kandidat yang digadang bakal maju dan memenangi kompetisi perebutan kursi ketum ialah Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.
Dalam laporan khususnya, Tempo mengungkap nama Amran diusulkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy alias Rommy. Amran dianggap cocok menakhodai PPP lantaran punya logistik yang kuat dan masih berada di lingkaran kekuasaan.
Pemilik PT Jhonlin Baratama, Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam disebut-sebut akan menyokong Amran di balik layar. Pengusaha kaya asal Sulawesi Selatan ialah sepupu Amran. Saat ini, Amran tercatat sebagai petinggi di perusahan-perusahaan yang terafiliasi dengan grup Jhonlin.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Kholidul Adib berpendapat bursa kandidat ketum PPP mengerucut pada tiga nama. Selain Amran, dua kandidat lainnya ialah pelaksana tugas Ketum PPP Mardiono dan Agus Suparmanto yang didukung politikus PPP sekaligus Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin.
"Tiga nama tersebut sama-sama berpeluang untuk menjadi Ketua Umum PPP. Hanya nanti siapa yang paling bisa meyakinkan DPW dan DPC PPP dengan menawarkan langkah-langkah strategis agar partai ini bisa lolos ke senayan pada Pemilu 2029," kata Kholidul kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Menurut Kholidul, Rommy termasuk elite PPP yang kecewa terhadap kepemimpinan Mardiono. Itulah kenapa Rommy bermanuver mendatangi Jokowi untuk meminta saran. "Dan Jokowi menyodorkan nama Amran," kata dia.
Untuk mengambil alih PPP, menurut Kholidul, kelompok Jokowi, Amran, dan Haji Isam memerlukan biaya besar. Ia memperkirakan gelaran muktamar saja bakal menghabiskan kisaran Rp100 miliar hingga Rp200 miliar. Hingga Pemilu 2029, biaya operasional parpol bisa membengkak sampai Rp1 triliun.
"Butuh orang yang punya kekuasaan dan duit besar untuk dapat membangkitkan PPP. Kalau memang ada perintah dari Jokowi, mungkin Amran Sulaiman dan Haji Isam akan memikirkan serius untuk melaksanakannya. Tetapi, harus izin dulu ke Prabowo sebagai Presiden. Kalau tanpa izin Prabowo, bisa kurang harmonis ke depannya," kata Kholidul.
Meskipun nantinya punya logistik yang kuat jika dikendalikan Amran dan Haji Isam, Kholidul menyebut tak ada jaminan PPP bisa kembali lolos ke Senayan pada Pileg 2029.
Pasalnya, Amran punya tugas berat untuk merajut kekuatan tradisional PPP dan memperluas basis konstituen di luar kalangan pemilih tradisional PPP. "Seperti pemilih muda yang lebih kreatif," kata Kholidul.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan menilai PPP jelang muktamar ibarat "lapak dagangan". Yang sedang dipertaruhkan atau dijual di lapak itu ialah identitas partai Islam.
"Ini kan semakin mendegradasi. Apalagi, PPP ini kan bukan partai baru. Dia partai seusia dengan PDI-P dan Golkar. Pertanyaannya, kenapa partai dua ini masih bertahan, tetapi PPP gagal. Ini karena konflik di internal dan kinerja yang tidak maksimal," kata Bakir kepada Alinea.id, Selasa (27/5).
Bakir lama meneliti sepak terjang PPP di jagat politik nasional. Ia mengamati PPP berangsur-angsur ditinggalkan pemilihnya karena kurang cakap memperjuangkan aspirasi pemilih Islam di parlemen. Saat ini, PPP bahkan terkesan tak memiliki diferensiasi politik dengan partai bercorak nasionalis sekuler. Bakir pesimistis PPP bisa bangkit jika hanya bersandar pada sosok pemodal.
"Apalagi kalau dikaitkan dengan Jokowi dan sekarang resistensi dan pemilih juga beragam terhadap 'cawe-cawe' Jokowi yang tidak lagi menjabat lagi. Beda dengan Prabowo. Jelas dia punya kekuasaan dan wewenang," kata Bakir.
Lebih jauh, Bakir berpendapat PPP kini menjadi kerdil karena perilaku para elite politiknya. PPP kerap terjebak dalam permainan politik yang merusak citra parpol, termasuk tersangkut dalam kasus korupsi.
"Kalau tidak, ya, secara perlahan (PPP) akan menggali kuburnya sendiri dan ini sangat disayangkan. Partai Islam ternyata gagal merawat dirinya sesuai jenis kelamin dirinya. Jadi, siapa pun yang ditawarkan oleh Jokowi atau yang lainnya, maka yang harus dipertimbangkan adalah kapasitas, integritas, dan representasi dia sebagai pemimpin partai yang berasaskan Islam," kata Bakir.
