MPR sebut pilkada tidak langsung usulan Wantimpres

Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto, menyebut wacana mengubah pilkada dari langsung menjadi tidak langsung masih sekadar usulan dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dia memastikan Pilkada 2024 tetap digelar secara langsung.

Usulan mengubah pilkada disampaikan saat Wantimpres bertemu dengan pimpinan MPR pada Senin (10/10). Pengubahan sistem pilkada dinilai penting untuk mencegah politik berbiaya tinggi yang berdampak pada masifnya korupsi dengan melibatkan kepala daerah.

"(Usul dari) Wantimpres. Mendiskusikan kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Masalah PPHN, masalah kemudian Pilkada kemudian masalah yang lain, banyak, salah satunya pilkada langsung," kata Yandri di kompeks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).

Yandri mengatakan, dalam pertemuan dengan pimpinan MPR, Wantimpres membeberkan banyak persoalan di Pilkada yang harus diatasi. Dalam kesempatan itu, Wantimpres berharap pilkada menghasilkan kepala daerah terbaik.

"Apa solusi yang harus kita kedepankan. Kalau kembali ke DPRD gimana mekanismenya. Saya kira intinya harapan diskusi itu terpilihnya kepala daerah yang bagus jadi itu sebenarnya," ujarnya. 

Menurut Yandri, wacana perubahan sistem pilkada tak akan dibahas bersamaan dengan Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD). Sampai saat ini amandemen hanya difokuskan untuk memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

"Belum sampai ke sana terlalu jauh itu," tutur dia. 

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan, terkait perubahan sistem pilkada, baik Wantimpres maupun MPR belum mengambil kesimpulan. 

"Mereka juga belum kesimpulan. Ini perlu dikaji. Wantimpres juga belum kesimpulan. Ini baru kemarin kita dapat diskusi dari Wantimpres, kita terima Wantimpres ternyata kan mereka mengkaji itu baru kita respons," ucapnya.