NasDem tak persoalkan keputusan Jokowi soal posisi Jaksa Agung

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku tak mempersoalkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih Jaksa Agung dari kalangan non parpol. Namun demikian, menurut Paloh, seharusnya latar belakang calon Jaksa Agung tidak dijadikan parameter untuk mengukur kinerja. 

"Belum tentu (calon Jaksa Agung dari kalangan non parpol) lebih baik. Siapa bilang? Bisa saja jadi lebih bobrok," ujar Paloh kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8). 

Saat ini, posisi Jaksa Agung dipegang oleh kader Partai NasDem, HM Prasetyo. Paloh menegaskan, Partai NasDem tidak akan ngotot untuk mempertahankan posisi tersebut. 

"Tidak apa-apa kalau tidak diisi NasDem. Presiden mau apa itu? Mau Jaksa Agung dari sipil, dari internal, eksternal, atau dari mana pun, silakan," ujar dia. 

Senada, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan tak mempersoalkan jika Jokowi tak ingin posisi tertinggi di Korps Adhyaksa diisi kalangan parpol. Namun, ia menegaskan, sudah menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Agung seprofesional mungkin. 

"Kalau yang menganggap saya tidak netral itu keliru. Semua yang salah dihukum. Selama saya menjabat, bahkan sebagaimana dikatakan Presiden tadi, tidak ada sedikit pun kami menyalahkan orang," kata dia.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengapresiasi langkah Jokowi. "Cukup lima tahun ini kita melihat proses penegakan hukum bias dengan persoalan-persoalan politik. Itu tidak hanya berdampak kepada publik, tapi juga pada partai pendukung Pak Jokowi," kata dia.