Oposisi kritis Demokrat ke Jokowi lambungkan AHY

Peluang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 sangat ditentukan oleh posisi Partai Demokrat selama lima tahun rezim pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Menurut saya, peluang AHY menjadi calon presiden di 2024 akan sangat ditentukan oleh posisi mereka selama lima tahun rezim Jokowi-Amin. Jika mereka menjadi oposisi kritis, maka peluang AHY dan Demokrat menginvestasikan citra positif akan terbuka," kata pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona, di Kupang, Kamis (20/2).

Menurut pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira ini, peluang putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu sangat tergantung pada posisi kritis Demokrat terhadap pemerintahan saat ini.

Namun, sambung dia, mau tidak mau Demokrat harus berebut dengan PKS yang sudah memproklamirkan diri sebagai oposisi pada rezim Jokowi-Amin.

"Tagline oposisi secara general sepertinya tidak lagi menarik bagi publik. Demokrat harus kritis sebagai oposisi dengan sedikit berbeda dengan PKS," urainya.

Sikap kritis Demokrat, lanjut Mikhael, harus ditempuh agar mendapat posisi khusus secara otomatis di hati rakyat, yang mendukung kerja besar Demokrat dalam menjaga konstitusi negara dan mutu demokrasi Indonesia.

Dia lantas mencontohkan sikap kritis Partai Demokrat dalam kasus suap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyeret nama PDIP.

Namun masalahnya, lanjut Mikhael, adalah Demokrat juga sudah terstigma sebagai partai korup, karena kasus-kasus di masa lalu, hingga desas desus tentang skandal Jiwasraya yang kabarnya sudah terjadi sejak era SBY, meski sudah dibantah sendiri oleh SBY.

Artinya, kata dia, Demokrat sebaiknya memfilter semua isue dan tidak kritis dalam kasus hukum saja lantaran masalah hukum justeru sensitif untuk Demokrat yang pernah distigmakan sebagai partai yang banyak kader 'topnya' terlibat korupsi di era SBY.

"Mungkin Demokrat bisa kritis soal pembangunan infrastruktur, masalah ekonomi terutama defisit transaksi berjalan yang cukup besar karena ketidakpastian ekonomi global, pemindahan ibu kota dan kasus-kasus lain misalnya omnibus law," katanya.

Dengan positioning seperti itu, kata dia, branding terhadap AHY akan lebih kuat dan masif dilakukan karena PKS sudah memproklamirkan diri sebagai oposisi pada rezim Jokowi-Amin.

"Jadi tagline oposisi secara general sepertinya tidak lagi menarik bagi publik. Demokrat harus kritis sebagai oposisi dengan sedikit berbeda dengan PKS," katanya.

Disitulah, terang dia, AHY akan mendapat posisi khusus secara otomatis di hati rakyat yang mendukung kerja besar Demokrat menjaga konstitusi negara dan mutu demokrasi Indonesia.

"Kalau soal peluang menang di 2024 saya kira masih terlalu jauh," pungkasnya. (Ant)