Partai Demokrat tolak pilkada digelar 2024

Partai Demokrat menolak pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar serentak dengan pemilu nasional pada 2024. Partai berlambang mercy itu merasa banyak mudarat daripada manfaatnya jika pemilihan dilakukan secara serentak.

"Alasan kami, pertama, pada saat pilpres dan pileg 2019 dilakukan secara serentak, tak sedikit petugas pemilu yang gugur karena kelelahan. Mau bertambah berapa banyak lagi nanti petugas yang akan meninggal?" kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik saat dihubungi, Minggu (31/1).

Kedua, kata dia, rakyat akan sulit untuk memilih calon kepala daerah yang baik karena diprediksi akan fokus pada calon presiden dan wakil presiden. "Jika demikian, calon-calon pemimpin yang bagus, berintegritas dan punya kapasitas, terabaikan, karena masyarakat lebih mementingkan isu presidennya," ucapnya.

Ketiga, akan banyak daerah yang dipimpin oleh figur berstatus pelaksana tugas (plt) sebagai pengganti kepala daerah. Dia khawatir, penunjukkan plt berpotensi menguntungkan pihak tertentu, sebab itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Ada kekhawatiran banyak kalangan jika yang mengisi posisi plt kepala daerah tidak objektif dan berpotensi lebih menguntungkan secara politik bagi pihak-pihak yang saat ini berkoalisi dengan pemerintahan. Bisa timbul kegaduhan baru," papar Rachland.

Kendati demikian, Partai Demokrat mengusulkan, agar jadwal Pilkada 2022 dan 2023 dapat dijalankan sesuai proses dan tahapannya. Jangan sampai, kata dia, pergantian kepala daerah pada plt diarahkan pada maksud mengganjal figur yang saat ini ditengarai menjadi calon kuat presiden.

"Ini juga akan mencederai kredibilitas para pengusung ide pilkada serentak tetap harus dilaksanakan pada 2024," papar Rachland.

"Masalah yang dihadapi negara kita sudah banyak, tak perlu ciptakan lagi hal-hal yang berpotensi membuat rasa keadilan dan aspirasi politik rakyat terusik. Demokrat ingin pemerintah sukses tanpa harus terganggu lagi oleh hal-hal di luar penanganan pandemi serta upaya pemulihan ekonomi nasional," tambahnya.