Pemerintah diminta aktif telusuri kasus gagal ginjal akut di daerah terpencil

Anggota Komisi IX DPR, Ratu Ngadu Bonu Wulla, meminta pemerintah untuk aktif menelusuri, mencari, dan memastikan keberadaan pasien Gangguan Ginjal Akut (GGA) di daerah-daerah terpencil. Menurutnya, jangan sampai kejadian ini menjadi wabah terutama di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. 

Tercatat, tiga anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal akibat gagal ginjal akut dari empat anak yang terkonfirmasi.

"Yang sudah terkonfirmasi harus ada penanganan khusus gitu, harus gercep (gerak cepat) mereka ditangani khusus, dan tentu tidak tinggal disitu saja. Pemerintah juga harus terus mencari, jangan sampai masih ada korban-korban atau masih ada anak-anak lain yang juga terkonfirmasi hanya belum terdeteksi. Sehingga jangan sampai ini kan kita takutan menjadi wabah yang ini ya," kata Ratu kepada wartawan, Jumat (28/10). 

Politikus Partai Nasdem asal NTT itu mendorong adanya upaya sosialisasi yang dilakukan pengampu pelayanan kesehatan di daerah. Menurutnya, pemahaman terkait GGA serta wabah-wabah yang berpotensi muncul di masa mendatang harus disampaikan kepada masyarakat oleh tenaga kesehatan di lapangan.

"Sampai ke tingkat puskesmas, karena mereka kan yang bertemu langsung dengan masyarakat setiap hari. Masyarakat ke puskesmas tidak hanya berobat, tapi masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas sehingga informasi ini bisa tersampaikan," ujarnya.

Selain itu, Ratu juga menyarankan adanya kampanye secara masif di media untuk membuka pikiran masyarakat terkait kasus GGA yang merebak. Melalui sambungan telepon, Ratu mengatakan bahwa kampanye besar-besaran diperlukan untuk meredam kegelisahan yang terjadi akibat berita simpang siur.

"Kampanye besar-besaran gitu ya, kampanye di media sehingga membuka pikiran masyarakat. Jadi, masyarakat tidak takut dan tidak gelisah terkait dengan wabah yang sedang merebak saat ini," ucap dia.

Masyarakat juga diimbau agar dapat menyaring informasi yang diterima dan mengikuti informasi dari sumber terpercaya, seperti lembaga-lembaga pemerintah. Ratu berharap, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat memberikan informasi yang jelas, sehingga masyarakat tidak terkena berita hoaks.

"Memang harus ada satu informasi yang utuh dari Kementerian Kesehatan. informasi yang jelas, tegas sehingga tidak bias karena hoax banyak beredar. Dan juga BPOM juga perlu memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat. Saya pikir mungkin ini benar-benar bisa disampaikan ke masyarakat secara masif sehingga masyarakat tidak bingung dan juga masyarakat tidak jadi rancu ya apalagi di daerah," katanya.