Pencapresan Anies dan hal-hal yang tak selesai di Jakarta

Wacana sejumlah parpol dan ormas memajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), kian menguat akhir-akhir ini. Kedekatannya dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang beberapa kali tertangkap media, dianggap sebagai sinyalemen pencapresan eks Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ini tak ubahnya restu yang pernah dihadiahkan JK pada Anies saat Pilgub DKI 2017 silam.

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun melihat kedekatan antara Anies dan JK tidak bisa dilepaskan dari tafsir politik, karena kedua sosok itu sudah lama rapat. “Biasanya mereka makin kental intensitas pertemuannya saat menjelang pemilu. Itu teramati saat menjelang Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pilkada DKI 2017 lalu,” kata Ubed saat dihubungi Alinea, Senin (9/7).

Menurut Ubed, Anies dan JK memiliki koneksi yang kuat sebab saling mendukung satu sama lain. “Kedua tokoh ini nampaknya memiliki pemikiran yang sama, terutama soal relasi antara bisnis dan politik. Pada pasca-Reformasi, kalau tidak salah Anies Baswedan pernah meyakini dalam artikelnya, terkait era pebisnis memasuki arena politik,” jelas Ubed.

Ubed melihat artikel tersebut bisa saja mewakili cara pandang Anies dan JK. “Keduanya bertemu pada titik pemikiran yang sama,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago melihat kemungkinan JK sengaja memasang Anies sebagai capres. “Bagaimana pun, kalau JK tidak maju, Anies akan dipasang untuk menjaga kepentingan bisnisnya,” kata Pangi saat dihubungi Alinea melalui telpon, Selasa (10/7).

Pada Pilkada DKI 2017 lalu JK memang memiliki peran pada kemenangan pasangan Anies-Sandi. JK sendiri mengakui dirinya berbicara pada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mencalonkan Anies.

Selain berkomunikasi, kerabat dekat JK Aksa Mahmud dan anaknya Erwin Aksa juga menjadi penyokong Anies saat maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Aksa Mahmud merupakan pendiri Bosowa Corporindo. Aksa adalah suami dari adik Jusuf Kalla, yaitu Ramlah Kalla. ‎

Padahal, Erwin Aksa saat itu adalah Ketua Bidang Perdagangan dan Industri di kepengurusan DPP Golkar. Keputusan Erwin untuk membelot ke kubu Anies-Sandi tentu bukan tanpa sebab. Dengan Sandi misalnya, Erwin sudah kenal lama karena keduanya pengusaha. Pada tahun 2010 misalnya saat Sandi akan maju sebagai ketua Kadin, Erwin mendukung penuh pencalonan Sandi.

“Masalah Anies sekarang jika ia hendak maju sebagai capres, ia belum memiliki partai,” kata Ubed. Sampai saat ini, Anies memang belum memiliki tunggangan partai politik. Sinyal kuat untuk pencalonan Anies baru datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Saya enggak yakin ya PKS itu mau dukung Anies beneran, karena PKS enggak bakal dapat coattail effect jika bukan kadernya beneran,” kata Hendri Satrio, pengamat politik Universitas Paramadina saat ditemui di Kawasan Senayan (10/7). Hendri memberikan opsi agar PKS mencalonkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) saja ketimbang Anies.

“Kecuali memang PKS pingin dapat kursi Wagub Jakarta. Kalau Anies jadi presiden, kan Mardani (Ali Sera) jadi wagub katanya, tapi masa iya partai sebesar itu pragmatis?” katanya.

Koalisi antara PKS dan Gerindra yang terbentuk pada 2014 lalu siprediksi tengah goyah kini. Prabowo akhir-akhir ini melakukan manuver untuk mendekati Demokrat dan PAN. Sementara PKS, melalui anggota Majelis Syuro Tifatul Sembiring, menghendaki agar Prabowo mengambil cawapres dari PKS jika masih ingin berkoalisi. Tifatul mengatakan syarat tersebut tak bisa ditawar-tawar lagi.

Selesaikan dulu urusan di Jakarta

Hendri Satrio, pengamat politik dari Universitas Paramadina mendorong agar Anies Baswedan sebaiknya menyelesaikan dulu jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Saya lebih senang dia jadi gubernur dulu aja. Kan, banyak faktor yang bikin dia menang dulu itu,” kata Hendri.

Anies dan JK./ Antarafoto

Menurutnya, pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, perayaan kemenangan Anies tak sebanding dengan dukungan dan simpati yang digulirkan pada petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Jadi artinya memang dia sebaiknya membuktikan dulu di Jakarta, baru kemudian menyediakan langkah-langkah selanjutnya di 2024,” ujarnya.

Senada, Zaenal A. Budiyono dari Developing Countries Studies Center menuturkan, Anies sebagai Gubernur DKI memiliki modal untuk melakukan hal spektakuler. “Tapi, publik butuh sesuatu yang real dari Anies. Misalnya, kenapa Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur, karena itu real bisa dirasakan publik,” katanya, Selasa (10/7). Zaenal menyarankan, sebaiknya modal tersebut ditumpuk Anies untuk maju pada 2024.

Sementara itu, Pangi Syarwi Chaniago melihat tradisi habitus politik yang dibuat dan berkembang saat ini tidak perlu diteruskan. “Anies jangan ikut-ikut Jokowi yang meninggalkan Jakarta. Kalau jejak itu diikuti oleh Anies, maka itu nanti akan menjadi preseden buruk,” ucapnya.

Pangi khawatir nantinya tradisi tersebut akan dianggap sebagai sesuatu yang sering terjadi. “Kalau sesuatu sudah sering terjadi, maka akan terjadi pembenaran. Bisa saja nanti gubernur-gubernur dari daerah lain ikut-ikutan meninggalkan jabatannya sebelum berakhir,” tambahnya.

“Anies sebaiknya jangan terbawa arus, jangan mau dia dimanfaatkan oleh para pebisnis dan cukong yang mengamankan kepentingannya saat ia maju,” ucap Pangi. Ia melihat ada penumpang gelap di balik wacana pencalonan Anies sebagai presiden. Menurutnya, jika misalnya Anies jadi maju sebagai calon presiden, maka pengusaha dan cukong yang berada di balik alexis dan proyek reklamasi, akan gembira karena tidak akan dihalang-halangi lagi oleh Anies.

Pangi mengingatkan jika usaha yang dikeluarkan untuk menjadi gubernur Jakarta itu besar. “Tenaga, waktu, finansial yang telah dikeluarkan saat pilkada DKI akan habis terbuang percuma, jika Anies maju menjadi presiden,” katanya.

Janji Anies pada Jakarta

Sewaktu berkampanye, pasangan Anies-Sandi melontarkan janji-jani yang sekiranya akan mereka penuhi ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Anies dan Sandi menjanjikan banyak hal yang tak bisa dipenuhi pesaingnya, seperti menghentikan reklamasi pantai utara, pembelian rumah tanpa uang muka atau DP nol rupiah, menutup tempat prostitusi Alexis, dan menyediakan 200 ribu lapangan kerja baru dari program OK OCE.

Dalam Program OK OCE, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada Januari lalu mengklaim jumlah keanggotaan program OK OCE yang tercatat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM), mencapai 4.230.

Program ini mendapat kritikan pedas dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim yang menyebut OK OCE hanya program cuap-cuap (bercakap-cakap), tanpa praktik. Selain itu, Anggota DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan saat reses, banyak warga yang masih kesulitan memasarkan produk mereka. Ia melihat program OK OCE lebih banyak berbentuk seminar.

Kemudian, program rumah DP 0% menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan, memaksa warga Jakarta yang ingin memilikinya, harus punya gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP DKI) sebesar Rp 3,6 juta.

Janji Anies untuk menutup tempat prostitusi Alexis di Jakarta memang dipenuhi. Izin Hotel Alexis tidak diperpanjang pada 27 Oktober 2017. Namun, di tempat bekas Hotel Alexis berdiri 4Play yang merupakan jenis usaha karaoke yang izinnya masih berlaku, hingga delapan bulan ke depan yang menjadi polemik.

Untuk janjinya menghentikan reklamasi, Anies Baswedan menggulirkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pergub yang diteken Anies intinya untuk membentuk Badan Pelaksanaan untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi.

Alih-alih membongkar seluruh bangunan di Pulau D, Anies hanya menyegel bangunan tersebut. Pihak pengembang reklamasi juga masih terus melanjutkan pengerukan lahan dan pembangunan bermodal Pergub yang telah diundangkan pada 7 Juni 2018 lalu.

Sebelumnya, penyegelan juga pernah dilakukan saat Ahok masih menjadi Gubernur Jakarta pada 2014 lalu. Penyegelan juga pernah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2016.