PKS: Jokowi jaga semangat pemberantasan korupsi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dipecat meski tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Apresiasi kepada Pak Jokowi yang telah mendengar suara publik serta menjaga semangat pemberantasan korupsi. Tidak membiarkan KPK diperlemah, sikap yang beliau tunjukkan," kata Mardani dalam keterangannya, Selasa (18/5).

Menurut Mardani, TWK sejak awal ditentang publik karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tidak mengatur status alih kepegawaian melalui TWK. Selain itu, TWK berpotensi melanggar hukum dan etika publik karena tidak diatur dalam UU KPK yang baru beserta peraturan turunannya (PP No 41 2020).

"Mesti diingat, terkadang memberantas korupsi perlu dilakukan dengan ‘radikal’, karena para koruptor pun juga radikal," ujarnya.

Karena itu, Mardani meminta pimpinan lembaga antirasuah segera mencabut surat keputusan penonaktifan 75 pegawai KPK. Ia pun berterima kasih kepada publik atas dukungan terhadap KPK.

"Perjalanan masih panjang, IPK Indonesia masih 37 (2020), di peringkat ke 102 dari 180 negara. Tapi dukungan seperti ini penting dan perlu terus dijaga demi keberlanjutan pemberantasan korupsi di Indonesia," ungkap Mardani.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pimpinan KPK, Menpan RB Tjahjo Kumolo, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana untuk merancang tindak lanjut 75 pegawai lembaga anti suap yang dinyatakan tidak lulus TWK. Tindak lanjut dilakukan sesuai prinsip yang disampaikan sebelumnya.

Presiden Jokowi menyampaikan, hasil TWK terhadap pegawai komisi antikorupsi hendaknya menjadi masukan untuk perbaikan KPK baik individu-individu maupun institusi. Pun hasil asesmen, lanjutnya, tidak serta merta menjadi dasar memberhentikan 75 pegawai yang tidak lolos.

Merespons Jokowi, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya akan melanjutkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyangkut 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).