PKS tolak subsidi LPG 3 kg diubah jadi bansos

Rencana pemerintah mengubah skema subsidi elpiji 3 kilogram menjadi subsidi berbasis orang dalam program perlindungan sosial alias bantuan sosial (bansos) nontunai ditolak Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto.

Subsidi berbasis orang itu, jelas Rofik, memang sudah ada programnya yakni berupa Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (Bansos), Program Indonesia Pintar (PIP) dan program-program lainnya. Tetapi, sambungnya, saat ini pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung.

"Sehingga penyaluran subsidi langsung kepada rakyat besar kemungkinan akan bermasalah,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini dalam keterangannya, Selasa (20/4).

Fraksi PKS, katanya, tidak setuju terhadap pencabutan subsidi apa pun kepada masyarakat lantaran justru akan menambah beban ekonomi masyarakat bertambah berat saat ini. Rofik menambahkan, sebelum memberlakukan sistem penyaluran subsidi langsung ke rakyat, pemerintah didesak perbaiki dan memutakhirkan data rakyat miskin.

“Sediakan data valid tentang jumlah pedagang kecil, industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu. Jika semua sudah siap, baru kebijakan tersebut diuji-coba secara terbatas dan bertahap,” bebernya.

Selain itu, Rofik juga menolak rencana pemerintah akan menghapus Bahan Bakar Minya (BBM) jenis Premium yang menjadi hajat ketahanan enerji bagi masyarakat luas. “Saya kira belum saatnya Premium dihapus karena hajat ketahanan energi bagi masyarakat luas. Kecuali Pertamina menetapkan harga BBM RON tinggi yang bersih dengan harga yang dapat diakses masyarakat luas dan disubsidi,” lanjutnya.

Ia menambahkan, Premium saat ini mendapat subsidi tetap dan kompensasi di mana Pertamina menjual di bawah harga harga pokok penjualan (HPP). "Isu yang dibangun adalah soal emisi karbon gas buang, isu polusi dan green energy. Padahal dampak konversi lahan hutan menjadi sawit dan pertambangan lebih berbahaya bagi kebersihan udara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan subsidi elpiji 3 Kg akan diberikan langsung kepada warga miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) mulai tahun depan. Febrio menjelaskan, selama ini masih terjadi selisih harga cukup tinggi dalam penyaluran subsidi LPG 3 Kg, yakni sekitar Rp 6-7 ribu per tabung. Karena itu, pemerintah mengusulkan agar penyaluran diubah menjadi skema tertutup atau langsung kepada konsumen.

“Dilakukan dengan perbaikan sistem DTKS, ini dilakukan dengan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka updating, verifikasi, dan validasi data, sehingga datanya semakin reliabel dan akurat,” ujar Febrio belum lama ini.