sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Polri: Tiga paslon pilkada melanggar protokol kesehatan

Polri tangani 24 perkara pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Pilkada.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Kamis, 05 Nov 2020 16:15 WIB
Polri: Tiga paslon pilkada melanggar protokol kesehatan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 557.877
Dirawat 77.969
Meninggal 17.355
Sembuh 462.553

Polri kembali menangani tiga kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Namun, tidak disebutkan siapa dan di mana wilayah pemilihannya.

"Pelanggaran protokol kesehatan 24 kasus," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono dalam konferensi pers secara daring, Kamis (5/11).

Menurut Awi, sampai saat ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah menerima laporan sebanyak 366 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61 kasus dilimpahkan ke Polri.

Pelanggaran lainnya, sambung Awi, adalah pemalsuan sebanyak empat perkara, tidak melaksanakan verifikasi dan rekap dukungan empat perkara, mutasi pejabat enam bulan sebelum paslon ditetapkan dua perkara, menghilangkan hak seseorang jadi calon dua perkara, dan mahar politik satu perkara.

Ada pula politik uang sebanyak tujuh perkara, tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pihak 29 perkara, menghalangi penyelenggara pemilihan melaksanakan tugas tiga perkara, kampanye dengan menghina, menghasut, SARA tiga perkara.

Kemudian, kampanye dengan kekerasan atau ancaman atau menganjurkan kekerasan sebanyak lima perkara, kampanye libatkan pihak yang dilarang dua perkara, mengacau, mengganggu dan menghalangi kampanye satu perkara, serta mahar politik satu perkara.

Lebih lanjut Awi mengungkapkan, dari 61 kasus, hanya 50 kasus yang ditangani. Sedangkan 29 perkara berstatus penyelidikan, enam perkara sudah tahap I pemberkasan, P21 sebanyak tiga perkara.

Penyidik juga telah melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti terhadap 12 perkara. "11 perkara di SP3 karena tidak cukup bukti," ucap Awi.

Sponsored
Berita Lainnya