PPP akan bahas islah dengan kubu Humphrey di mukernas 

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menyambut baik usulan islah untuk mempersatukan dua kubu PPP yang terbelah sejak 2014 lalu. Menurut dia, PPP akan membahas islah dengan kubu Humphrey Djemat di ajang Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP. 

"Tapi, apa pun ajang Mukernas nanti, insyaallah bulan Desember, lalu dilanjutkan ajang muktamar itu untuk menyolidkan seluruh kekuatan partai," kata Arwani kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Menurut Arwani, sudah seharusnya dua kubu PPP bersatu sebagaimana yang diharapkan oleh senior PPP Hamzah Haz. "Solid itu membuat baik. Membuat baik, ya, islah itu. Semuanya diminta fokus untuk menyelamatkan PPP di 2024," ujarnya.

Menurut Arwani, islah kedua kubu sebenarnya sudah dilakukan via Muktamar PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada 2016. Hasilnya, PPP kubu Romahurmuziy--yang kemudian dilanjutkan oleh Suharso Monoarfa--diputuskan sebagai pengurus yang sah.

"Islah sudah dilakukan di Muktamar Pondok Gede. Satu-satunya kepengurusan PPP yang sah dan itu terbukti ikut Pemilu di 2019 itu yang dihasilkan di Mukatamar Pondok Gede," jelas dia.

Ketika ditanya apakah Humphrey Djemat diundang dalam Mukernas PPP, Arwani mengaku belum tahu. "Nah, itu tanya ke Sekjen," ujar loyalis Suharso itu.

Kepengurusan PPP terbelah sejak 2014. Muasal pertikaian adalah penetapan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi dana haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketika itu, sejumlah pengurus yang dimotori Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy, memecat Suryadharma. Suryadharma merespons dengan memecat balik Rommy. 

Bukannya mereda, perselisihan kian panas. Masing-masing kubu kemudian menghelat muktamar, yakni di Surabaya dan Jakarta. Di Muktamar Surabaya, Rommy dikukuhkan sebagai Ketua Umum PPP.

Pada 2 November 2014, Djan Faridz ditetapkan sebagai Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta. Pada 9 April 2016, Rommy kembali dikukuhkan sebagai ketum pada Muktamar Pondok Gede. 

Tak selesai, kedua kubu saling mendaftar kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Namun, pada Juni 2017, Mahkamah Agung (MA) lewat putusan No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 memutus PPP yang resmi adalah kubu Romy.

Pascaputusan MA, konflik belum juga mereda. Kubu Muktamar Jakarta kemudian menggelar mukernas pada November 2018. Hasilnya, Humphrey Djemat terpilih sebagai pelaksana tugas ketua umum menggantikan Djan Faridz.

Perselisihan ini berdampak pada dukungan PPP di Pilpres 2019. Kubu Humphrey mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sedangkan kubu Rommy mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf).