logo alinea.id logo alinea.id

Presiden Jokowi diminta keluarkan Perppu untuk batalkan UU KPK

Revisi UU KPK yang baru disahkan DPR tersebut dinilai cacat formil.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Jumat, 20 Sep 2019 09:44 WIB
Presiden Jokowi diminta keluarkan Perppu untuk batalkan UU KPK

Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Demikian diungkapkan Direktur Imparsial, Al Araf. Menurut dia, Perppu tersebut dibutuhkan untuk menyelematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, revisi UU KPK yang baru disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna pada Selasa, 17 September 2019 lalu dianggap melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.

Itu terlihat dari adanya tujuh poin baru hasil dari revisi UU KPK. Pertama, KPK ditempatkan sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada rumpun eksekutif. Kedua, pembentukan Dewan Pengawas KPK. Ketiga, terkait pelaksanaan fungsi penyadapan. Keempat, mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). 

Kelima, terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Keenam, mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan. Ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.

“Oleh karena itu, kami mendesak Presiden untuk segera menerbitkan Perppu KPK sebagai upaya penyelamatan masa depan pemberantasan korupsi,” kata Al Araf di Jakarta pada Jumat (20/9).

Menurut dia, upaya menerbitkan Perppu KPK sangat mungkin dilakukan karena telah ada preseden hukum. Ia mencontohkan pada 2014 pemerintah menerbitkan Perppu tentang Pilkada untuk membatalkan UU Pilkada yang sudah disahkan DPR karena mendapat penolakan dari masyarakat. Dengan dikeluarkannya Perppu Pilkada ketika itu otomatis membatalkan penerapan UU Pilkada. 

"Perppu KPK tersebut harus membatalkan UU KPK yang baru disahkan oleh DPR dan mengembalikan pengaturan tentang lembaga antirasuah tersebut kepada aturan hukum sebelumnya," ucap dia.

Selain itu, Al Araf menilai revisi UU KPK yang baru disahkan DPR tersebut cacat formil. Sebab, proses revisi UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan perundang-undangan.

Sponsored

"Revisi UU KPK cacat formil karena dilakukan tanpa proses yang partisipatif dan tidak termasuk dalam prolegnas prioritas tahun 2019," ujar Al Araf.

Menurut dia, pembahasan revisi UU KPK cenderung dilakukan secara tergesa-gesa. Padahal, kata dia, prinsip utama dalam pembuatan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan dan partisipasif. Secara substansi, kata Al Araf, UU KPK berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang sudah berjalan. (Ant)