Pesan Jokowi kepada KPU-Bawaslu: Jangan lagi ada politik identitas!

Presiden Joko Widodo meminta anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam menyambut Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, tugas KPU harus memastikan tak ada lagi masyarakat yang terprovokasi oleh politik identitas.

"Saya titip agar KPU juga menekankan soal pendidikan politik kepada masyarakat," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pendidikan politik perlu ditekankan ke depan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh politik identitas. Diketahui, polarisasi di tengah masyarakat masih terjadi hingga saat ini usai Pilpres 2019 lalu. 

"Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat," ujar dia.

Di sisi lain, Kepala Negara mengatakan pemerintah akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD.

"Serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan KPU dan Bawaslu," ungkap Kepala Negara.

Melalui akun Twitternya, Jokowi mengatakan, pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024 dan pilkada serentak pada November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp110,4 triliun. Adapun anggaran untuk KPU Rp76,6 triliun dan Bawaslu Rp33,8 triliun.

"Saya minta untuk dihitung lagi lebih detail, baik APBN maupun APBD, agar dapat dipersiapkan secara bertahap," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi meminta anggota KPU dan Bawaslu langsung tancap gas menjalankan tugas dan kewenangannya dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. 

"Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas. Langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahap yang sudah ditentukan pada tahun 2024," kata Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa petang.

Menurut Kepala Negara, tahapan Pemilu dan Pilkada serentak dimulaia pada 14 Juni 2022 mendatang. Menurutnya, tahapan awal ini penting dilakukan mengingat penyelenggaran pileg, pilpres dan pilkada akan digelar pada tahun yang sama.

"Sehingga KPU dan Bawaslu segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang, menjaga agar kualitas tetap terjaga," pungkas Jokowi.