sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PSI gelar konvensi jaring calon Wali Kota Tangerang Selatan

Warga Tangsel sungguh-sungguh diminta memperhatikan rekam jejak dan program yang masuk akal.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Minggu, 19 Jan 2020 12:26 WIB
PSI gelar konvensi jaring calon Wali Kota Tangerang Selatan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyelenggarakan tahapan konvensi bagi warga Tangerang Selatan untuk menjaring kandidat calon Wali Kota Tangerang Selatan.

"Semoga dengan maraknya informasi mengenai konvensi PSI ini, masyarakat dapat antusias mengikuti tahapannya. Juga bisa memperhatikan dengan seksama materi apa yang dibawakan tiap-tiap kandidat," kata politikus PSI Kokok Herdhianto Dirgantoro di BSD City Tangerang Selatan, Banten, Minggu (19/1).

Kokok berharap melalui konvensi ini warga Tangsel sungguh-sungguh memperhatikan rekam jejak, program yang masuk akal, dan bagaimana mencapai tujuan sesuai visi yang dibuatnya.

"Konvensi PSI ini membuka kesempatan yang sama untuk semua kandidat menjelaskan program-programnya. Masyarakat bisa menilai apakah programnya hanya sekadar janji di awang-awang atau sesuatu yang masuk akal untuk dikerjakan dan memiliki dampak nyata ke masyarakat," ujarnya.

Kokok mengatakan Kota Tangsel membutuhkan pimpinan yang memiliki visi membangun kota yang berlandaskan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat, inklusif, maju, disiplin dan berorientasi masa depan.

"Pemkot Tangsel membutuhkan pimpinan yang memiliki poin-poin dalam sustainable development goals serta indeks kebahagiaan untuk melengkapi poin kesejahteraan masyarakat yang sudah ada selama ini," ujar dia.

Permasalahan perkotaan yang menjadi kepeduliannya antara lain transportasi massal, air, sampah, pendidikan, kesehatan, perempuan, integrasi data dan data mining.

Kokok juga mengatakan pentingnya pimpinan Tangsel merealisasikan serangkaian kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan di Tangsel.

Sponsored

"Pendapatan Asli Daerah Tangsel untuk 2020 mencapai Rp2 triliun dengan APBD Rp3,9 triliun. Dengan demikian butuh kebijakan untuk meningkatkan pajak daerah berikut retribusi dengan cara kreatif dan berkeadilan," katanya. (Ant)

Berita Lainnya
×
tekid