sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Rencana Prabowo-Sandi tingkatkan investasi asing di Indonesia

Prabawo-Sandi akan menurunkan Upah Minimum Ragional (UMR) untuk menarik investor.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Rabu, 07 Nov 2018 17:02 WIB
Rencana Prabowo-Sandi tingkatkan investasi asing di Indonesia

Wakil Ketua Badan Perencanaan DPP PKS, Sapto Waluyo, membeberkan sejumlah strategi ekonomi yang akan diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno. Di antaranya adalah meningkatkan investasi asing di Indonesia.

Menurutnya, Prabowo-Sandi akan banyak menciptakan industri manufaktur di daerah-daerah yang memiliki potensi industri, jika mereka terpilih di Pilpres 2019. Selama ini, menurutnya, banyak daerah dengan potensi industri, belum digarap secara serius oleh pemerintah. 

Menurut Sapto, hal itu penting dilakukan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan rasio kesenjangan di Indonesia.

"Itu niat kami untuk mendorong angka pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih 5% menjadi 7%, tapi ini perlu kerja keras. Kita harus kembangkan manufaktur di daerah-daerah, manufaktur baru agar ada pertumbuhan baru, nah ini juga untuk menekan rasio kita yang sekarang 0,394 menjadi 0,32," kata Sapto usai acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh INDEF di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (7/11).

Selain itu, kata dia, Prabowo-Sandi juga akan menarik investor dari luar ke Indonesia. Ini dilakukan demi menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru.

Sapto menjelaskan, Prabawo-Sandi nantinya akan menurunkan Upah Minimum Ragional (UMR) untuk menarik investor agar mau menanam saham di Indonesia.

"Saat ini UMR kita sangat tinggi, dan harus kompetitif dengan negara sekitar seperti Vietnam dan Myanmar, sehingga investor mau masuk. Di Malaysia itu cuma 1000 ringgit atau Rp3,5 rupiah  dan Myanmar juga 500 ribuan kyat, ya jelas investor pada kesana," jelasnya.

Untuk  menjamin kesejahteraan tetap stabil karena UMR diturunkan, lanjut Sapto, Prabowo-Sandi akan meminta kepada pihak pengusaha untuk menggantinya dengan jaminan kesejahteraan masyarakat.

Sponsored

Dia menekankan, benefit yang diterima masyarakat sebenarnya sama, namun tidak diterima dalam bentuk uang cash. Sebagai pengganti, diberikan jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerja, tranportasi, dan pendidikan bagi anak para pekerja. 
"Jadi intinya kita usahakan pengeluaran mereka bisa rendah, tapi penerimaan mereka cukup. Bayangkan, tranportasi itu besar. Misalkan gaji mereka Rp4 juta itu (kebutuhan transportasi) 500 ribu sendiri, apalagi kalau kita bicara soal kesehatan, bisa setengah dari gaji. Malaysia sama Vietnam itu begitu," paparnya.

Kendati demikian, Sapto mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap perencanaan. Ini juga masih perlu dibicarakan dengan para buruh dan pengusaha, yang nantinya menjadi subjek kebijakan tersebut.

"Tapi ini masih pemikiran sih di kalangan kami, ini perlu masih didialogkan dengan para pekerja, buruh dan pengusaha," ucapnya.