Sekber Gerinda-PKS, upaya dongkrak nilai tawar

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan sekertaris bersama yang didirikan oleh Gerindra dan PKS menjadi sebuah bukti keseriusan dua partai tersebut dalam berkoalisi. Meski semua masih bisa terjadi di putaran akhir, sebab politik yang sangat cair.

"Sampai saat ini, itu menjadi bentuk keseriusan Gerindra dan PKS yang ingin  memastikan duet pada pilpres 2019, biar tidak ada spekulasi kembali soal kepastian mereka berdua," katanya kepada Alinea, Sabtu (28/4).

Sebab, selama ini banyak spekulasi di masyarakat berkenaan Gerindra dan PKS yang masih dianggap belum pasti berkoalisi untuk pertarungan pilpres mendatang. Dengan sekber, keduanya ingin mengunci kepastian duet bersama.

Lebih lanjut dia menyatakan, Gerindra dan PKS tak mau terus terusan disebut galau jelang pendaftaran capres dan cawapres ke KPU.

Dengan hadirnya Sekber tersebut, sebagai ajang pembuktian, ada capres-cawapres yang ingin menantang jokowi, bukan sekadar melawan kotak kosong.

Sementara, PAN masih mengalami dilema antara ikut Amien Rais atau Zulkifli Hasan. Amien berulang kali memberi sinyalemen akan merapat ke Gerindra, setelah intens mengkritik kegagalan Jokowi melaksanakan Nawacita. Sementara Zulkifli masih tarik ulur belum menentukan sikap. Di sisi lain, PBB tidak memiliki kursi di DPR saat ini, sehingga relatif tak membawa pengaruh besar dalam penetapan calon.

Lebih lanjut Adi menjelaskan, sejauh ini kecenderungan yang bisa dibaca adalah koalisi terdiri atas dua partai,  Gerindra dan PKS.

Selain itu, peneliti Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, persemian sekber itu bisa saja mengarah kepada koalisi untuk pilpres mendatang. Namun bisa pula menjadi sekadar penjajakan atau manuver untuk menaikkan posisi tawar partai tersebut.

"Ada beberapa kemungkinan, itu bisa menjadi sinyal koalisi, bisa juga hanya sekadar alat bargaining potition, atau juga hanya sebatas penjajakan," ungkap Karyono kepada Alinea.

Menurutnya hingga saat ini, partai politik masih cair kondisinya, termasuk Gerindra dan PKS. Sebab, Sekber itu belum secara resmi mendeklarasikan pasangan calon yang akan diusung.

"Siapa capresnya, siapa cawapresnya. Sekber ini kan masih sebagai tempat berkumpul," tegasnya.

Kedua partai, imbuhnya, masih perlu melakukan negosiasi dan kompromi. Begitu pula Demokrat dan PKB, yang hingga saat ini juga tak kunjung memastikan posisinya.

Lebih lanjut, jika keberadaan koalisi Gerindra-PKS benar-benar terwujud, maka akan sulit bagi Demokrat untuk membangun poros ke-3 dengan kekuatan partai yang tersisa. Dia meyakini, seandainya poros ketiga gagal terbentuk, hanya ada dua pilihan bagi SBY yaitu merapat ke kubu Joko Widodo atau tetap berada di tengah-tengah seperti pilpres 2014 silam. Kemungkinan bergabung dengan Prabowo masih minim.

PAN tegaskan satu komando

Di sisi lain, Hanafi Rais mengaku kedatangannya ke dalam acara peresmian sekber tersebut hanyalah sebagai tamu undangan semata. Apalagi acara tersebut sifatnya santai dan informal. Hanafi dalam kesempatan itu juga tegaskan, peresmian sekber sendiri bukanlah acara deklarasi.

Meski begitu, dia menanggapi positif upaya PKS dan Gerindra dalam membentuk "rumah rakyat" Ini. Sebab, selama ini ide-ide hanya berseliweran di media sosial. Dengan adanya sekber ini, diskusi gagasan dalam bentuk apapun bisa dilakukan dengan forum yang jelas.

Menurutnya, "rumah rakyat" sifatnya lintas batas, oleh sebab itu dirinya merasa cocok dengannya. Ke depannya, ia berharap akan dilaksanakan diskusi, pengajian, dan hal-hal lainnya sehingga bisa lebih produktif mengusung gagasan baru.

"Tidak hanya bicara soal politik, tadi sudah saya sampaikan ini ada problem ekonomi yang harus disikapi oleh semua anak bangsa. dan kemudian rumah rakyat pada malam ini mengambil posisi itu, terutama permasalahan ekonomi kita saat ini," tegasnya.

Dia juga menegaskan, PAN baru secara resmi mengambil sikap setelah menyelenggarakan rapat kerja nasional (rakernas).

"Jadi tunggu saja dengan sabar, pasti akan ada rakernas, dalam rakernas tersebut, baru ditentukan sikap resminya, berdasarkan pertimbangan," katanya.