Subsidi kendaraan listrik dipandang tak sesuai dengan kebutuhan rakyat

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto, menolak keras rencana pemerintah menggelontorkan subsidi bagi pembelian motor dan mobil listrik pada 2023. Menurut dia, rencana tersebut melukai rasa keadilan masyarakat. 

"Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Mereka tidak membutuhkan subsidi. Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dan lain-lain," kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (20/12).

Mulyanto menilai, rencana subsidi pembelian motor listrik juga paradoks. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat menengah dan atas jor-joran, sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan.

Ia mengecam sikap tidak adil pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi. Kepada masyarakat mampu, kata dia, pemerintah dengan gampang menggelontorkan subsidi triliunan rupiah. Sementara, untuk masyarakat kecil anggaran subsidi dikeluarkan sedikit-sedikit. 

"Itu pun masih dikeluhkan dan terus dikurangi jumlahnya," katanya.

Terkait subsidi BBM misalnya, pemerintah terkesan berat membantu masyarakat yang membutuhkan. Subsidi BBM ini selalu dipermasalahkan. Padahal, harga minyak dunia terus turun jauh di bawah angka asumsi makro APBN. 

"Akhir-akhir ini Harga minyak dunia sudah anjlok jauh di bawah asumsi APBN, bahkan Pemerintah telah berjanji, kalau harga minyak dunia menjadi sebesar USD 75 per barel, maka harga BBM bersubsidi akan diturunkan. Namun mana realisasinya? Harga minyak dunia yang dilaporkan WTI akhir-akhir ini sudah mencapai USD 70 per barel. Sementara, asumsi APBN kita sebesar USD 100 per barel,"ujarnya. 

Atas sikap yang berbeda itu, Mulyanto menyebut, pemerintah sungguh tidak pro rakyat kecil dan jauh dari ruh sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mulyanto jadi meragukan survei-survei, bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintah cukup tinggi. Padahal sesungguhnya, malah bisa jadi sebaliknya.