Nasib normalisasi Sungai Ciliwung terkatung-katung

Sebanyak 11.450 jiwa yang tinggal di 141 RT dan 49 RW di 20 kelurahan terdampak banjir yang menerjang Ibu Kota mulai Senin kemarin. Dari jumlah itu, 6.532 jiwa diantaranya mengungsi di 31 titik yang tersebar di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera turun ke lapangan untuk meninjau lokasi-lokasi yang terdampak banjir kiriman dari hulu sungai ciliwung. Hingga tengah malam tadi, Anies sempat memantau ketinggian air di pintu air Manggarai selama dua jam.

"Jadi, puncak dari luapan air sungai ciliwung sudah terjadi, dan sekarang mulai turun. Mudah-mudahan proses surutnya lebih cepat," ujar di Balai Kota Jakarta, Selasa (6/2).

Meski demikian, Anies belum mau menyebutkan apa upaya yang akan dilakukan sebagai solusi penuntasan banjir di Ibu Kota kedepan. Saat ini, ia lebih memilih untuk mencukupi kebutuhan 11.450 jiwa yang terdampak banjir.

"Sesudah itu, kita akan evaluasi satu-satu, apa yag terjadi lalu kita buatkan langkah kedepan buat mencegah kejadian seperti ini," terangnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai program normalisasi sungai yang dianggap ampuh sebagai solusi penuntasan banjir, Anies pun enggan menjawab dengan rinci. Menurutnya, bukan saat yang tepat membicarakan relokasi warga bantaran sungai sebagai konsekuensi dari normalisasi.

"Nanti sebentar, sekarang lagi ada yang ngungsi. Jangan bicara geser-geser (warga) dulu," tandasnya.

Masalah relokasi warga

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jarot Widyoko mengaku belum mengetahui kelanjutan proyek normalisasi di sepanjang 19 km untuk menuntaskan masalah banjir Jakarta. Menurutnya, perlu ada keputusan Kepala Daerah untuk melanjutkan pengerjaan normalisasi yang dibagi menjadi empat paket tersebut, mengingat kendala pembebasan lahan.

Sedangkan pembebasan lahan baru mencapai 9,99 hektar dari total kebutuhan 94 hektar.

"Karena itu, kalau tidak menggusur caranya bagaimana," papar Jarot.

Ia mengakui bahwa pendekatan yang dilakukan kepala daerah dengan warga untuk membicarakan masalah penggusuran berbeda-beda. Namun, perlu ada kepastian untuk menuntaskan masalah banjir Jakarta.

"Kalau untuk saat ini saya belum tahu kalau tidak digusur caranya gimana. Kami akan koordinasikan dulu dengan Pak Gubernur," ungkapnya.

9Evakuasi akibat luapan kali Ciliwung. foto: Antara)

Sementara Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menilai, hingga kini belum ada terobosan yang dikeluarkan Anies untuk menyelesaikan banjir Ibu Kota. Karena itu ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar segera berkoordinasi dengan BBWSCC untuk melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung.

"Jadi ternyata memang harus dinormalisasi, agar sejumlah kawasan tidak kembali terendam ketika mendapat banjir kiriman," ujar sosok yang akrab disapa Pras itu.

Kesimpulan tersebut setelah Pras melaksanakan peninjauan banjir di Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, tadi malam. Menurutnya, salah satu penyebab banjir hingga sepinggang orang dewasa tersebut dikarenakan masih adanya bantaran sungai yang belum terpasang shit pile.

"Di Kebon Baru itu ada yang kering tepat di belakang SMAN 8 karena ada shit pile. Nah, di yang terendam itu karena tidak ada shit pile disitu," terangnya.

Pras menyebut banyak warga yang menduduki bantaran sungai hingga akhirnya menjadi korban banjir kiriman yang terjadi sejak kemarin pagi.