Pemerintah diminta kembali pertimbangkan pemberlakuan PSBB

Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pasalnya, banyak komponen masyarakat belum bisa menjalankan norma adaptasi kebiasaan baru (AKB) dengan baik.

Pertimbangan lainnya, pemerintah dianggap belum tegas mengawal penerapan kenormalan baru (new normal) di masa pandemi coronavirus baru (Covid-19). Setiap kebijakan disebut semakin tidak jelas seiring kampanye AKB.

"Pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas setelah kampanye new normal dengan hasil lonjakan kasus rata-rata naik lebih dari 1.000 per hari," ucapnya, Jumat (10/7).

Mufida juga mendorong pemerintah menyiagakan fasilitas kesehatan (faskes) guna menampung warga yang teridentifikasi positif Covid-19, termasuk menyiapkan tempat-tempat swakarantina dan meningkatkan kerja laboratorium dalam percepatan hasil tes usap (swab).

Dirinya melanjutkan, semakin banyak ditemukan kasus orang tanpa gejala (OTG). Sehingga, protokol kesehatan baru harus segera dibuat, disosialisasikan, dan disiplin diterapkan dengan pengawasan ketat.

Mufida pun meminta pemerintah meningkatkan pemeriksaan dengan tes cepat (rapid test) ataupun polymerase chain reaction (PCR) massal guna mendeteksi OTG. Juga melakukan penelusuran (tracing) dan langkah-langkah pencegahan.

"Kami juga mengajak masyarakat agar semakin waspada, tidak euforia dengan pemberlakuan new normal karena sampai sekarang pandemi masih di depan mata," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

"Terapkan pola hidup bersih, selalu cuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, hindari kerumunan, tidak keluar rumah jika tidak sangat perlu," sambungnya.

Selain itu, pemerintah diharapkan tak hanya mengumbar sengkarut ihwal anggaran penanganan Covid-19 yang lamban cair. Menurutnya, masyarakat menunggu realisasi janji-janji percepatan pencairan anggaran.

"Anggaran harus dijamin tersedia, dicairkan, dan benar-benar dialokasikan untuk penanganan Covid-19 secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Jika sudah menembus 70.000 kasus dan terus bertambah, tidak bisa tidak harus ada ketersediaan anggaran yang cepat dalam penanganan Covid-19," tutup Mufida.

Indonesia mencatatkan rekor kasus positif Covid-19 harian tertinggi pada Kamis (9/7), di mana bertambah 2.657 menjadi 70.736 orang. Pasien terbanyak di Jawa Timur (Jatim) dengan 15.484 kasus.