Pemerintah desak DPR sahkan RUU PKS
Menurut Mahfud, setiap tiga puluh menit di Indonesia terdapat dua kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah berkomitmen mendorong Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) agar segera disahkan menjadi UU.
Menurut Mahfud, kehadiran regulasi yang telah mangkrak sejak tahun 2016 ini amat penting untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan. Apalagi, angka kekerasan seksual yang dialami perempuan masih terbilang tinggi.
"RUU tersebut merupakan bentuk hadirnya negara di dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan mengingat korban kekerasan seksual tertinggi adalah perempuan," ujar Mahfud di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).
Berdasarkan data yang ia pegang, menurut Mahfud, setiap tiga puluh menit di Indonesia terdapat dua kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekerasan seksual merampas hak perempuan untuk mendapatkan rasa aman di rumah, tempat kerja, bahkan di ruang publik. Karena itu, RUU PKS menjadi sangat mendesak untuk dibahas DPR dan segera disahkan.
"Tentu, (RUU PKS) bisa jadi jalan keluar bagi berbagai masalah yang dialami perempuan. Ini juga merupakan langkah besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjadi bagian untuk melakukan perubahan paradigma masyarakat agar tidak lagi melakukan tindakan kekerasan seksual dalam bentuk apa pun," ujarnya.