Mulyanto heran anggaran subidi kendaraan listrik tak pernah dibahas di DPR

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, mempertanyakan alokasi anggaran untuk kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik. Pangkalnya, sejak diwacanakan hingga direalisasikan, pemerintah belum pernah membahasnya bersama dewan.

Anehnya, ungkap dia, ada anggaran program subsidi pembelian kendaraan listrik dalam APBN 2023 Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Padahal, APBN harus dibahas dan disetujui DPR.

"Dalam kasus anggaran kendaraan listrik ini tidak ada pembahasan dengan Komisi VII DPR RI. Ini saya yang tidak tahu atau bagaimana?" katanya dalam keterangannya, Senin (12/6).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun mempertanyakan asal-usul mata anggaran tersebut kepada Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang. Pasalnya, tidak pernah dipaparkan dan dibahas dalam rapat kerja Komisi VII DPR.

"Seharusnya sesuai dengan fungsi anggaran DPR RI, maka anggaran kementerian, baik yang bersifat reguler, perubahan, atau tambahan, semestinya dibahas bersama antara pihak kementerian dengan komisi terkait," tuturnya.

Mulyanto menegaskan, Fraksi PKS DPR menolak subsidi kendaraan listrik. Apalagi, insentif pembelian mobil pribadi diperuntukkan orang mampu.

Baginya, subsidi harus benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, bantuan pemerintah tidak boleh diarahkan untuk orang mampu apalagi membeli kendaraan mewah. "Ini melukai rasa keadilan masyarakat!"

Sementara itu, Agus Gumiwang mengklaim, Kemenperin mendapatkan alokasi anggaran Rp2,91 triliun pada 2023. Itu belum termasuk tambahan anggaran program bantuan pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) Rp1,4 triliun, khususnya pembelian kendaraan listrik roda dua sebanyak 200.000 ribu unit.

Di luar program insentif KBLBB, realisasi anggaran Kemenperin per 31 Mei 2023 mencapai 27,34%. "Apabila anggaran bantuan KBLBB dimasukkan ke dalam anggaran Kemenperin, maka realisasi anggaran baru mencapai 19,06%," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (12/6).

Lebih jauh, Agus Gumiwang menyampaikan, baru 4 merk yang menjadi sasaran program subsidi kendaraan listrik. Sebab, seluruh pabrikannya telah memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, Kemenperin meminta tambahan anggaran pada 2024 sebesar Rp1,025 triliun dari pagu indikatif awal yang telah ditetapkan sebesar Rp3,76 triliun. Dalihnya, sudah memasuki tahun terakhir periode pemerintah Kabinet Indonesia Maju dan RPJMN 2022-2024.