Awasi kesehatan BUMN, Menkeu minta detail kondisi keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya terus memantau kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apalagi hingga kuartal III 2018, utang BUMN tercatat senilai Rp5.271 triliun. 

"Soal utang BUMN, saya bersama Menteri BUMN terus monitor kesehatan BUMN," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12).

Dia menjelaskan, BUMN merupakan agent of development sehingga neraca keuangannya harus terus dijaga. Karenanya, Kementerian Keuangan pun telah meminta rincian keuangan BUMN kepada Kementerian BUMN.

"Kami dari Kemenkeu sudah meminta detail soal kondisi keuangannya," ucapnya. 

Sri Mulyani juga mengatakan, neraca BUMN tak bisa hanya dilihat dari sisi utang. Menurutnya, komponen lain dalam neraca keuangan juga harus dicermati, seperti ekuitas, leverage, dan capital yang dimiliki.

Menurutnya, kondisi BUMN saat ini tidak berada dalam kondisi yang berbahaya. Hal sebaliknya terjadi jika nominal keuangan yang dimiliki BUMN kecil dan tidak punya ekuitas. "Itu yang bahaya," kata dia. 

Per September 2018, Kementerian BUMN mencatat utang senilai Rp5.271 triliun per September 2018. 

Utang tersebut membengkak jika dibandingkan dengan posisi utang pada akhir 2017, senilai Rp4.830 triliun. Besaran utang tersebut didominasi oleh utang perbankan pelat merah.

Sektor jasa keuangan menyita porsi terbesar dengan nilai Rp3.300 triliun. 75% dari nilai itu merupakan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari perbankan.